Berita

Asmapi saat berkunjung ke Kantor MUI/Ist

Politik

Asmapi Desak MUI Segera Tentukan Panglima Masiroh Kubro

RABU, 09 SEPTEMBER 2020 | 16:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Umat Islam sudah tidak sabar menanti tindak lanjut dan bukti konkres dari maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal masiroh kubro atau aksi besar-besaran.

Begitu tegas Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih (Asmapi) Edy Mulyadi saat berkunjung ke Kantor MUI, Rabu (9/9).

Masiroh kubro sempat disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta KH Munahar Muchtar. Dia tegas menyebut bahwa berdasarkan maklumat MUI pusat dan MUI Provinsi se-Indonesia, RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dibatalkan, bukan ditunda. Jika tidak dilakukan maka akan dilakukan aksi besar-besaran.


Edy Mulyadi meminta MUI untuk segera menentukan waktu masiroh kubro tersebut sekaligus menetapkan siapa panglimanya. Dia tidak ingin maklumat MUI dianggap sebatas bluffing atau gertak sambal oleh pemerintah

Edy Mulyadi juga menjelaskan bahwa umat sudah tidak sabar untuk ikut serta dalam aksi tersebut. Sebab, kejahatan penguasa terhadap negara dan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam sudah terlampaui banyak.

"Pemerintah, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif secara berjamaah telah bekali-kali melanggar konstitusi. Mereka terang-terangan mengeluarkan peraturan dan perundangan yang melabrak pembukaan dan pasal 2 di UUD 1945,” ujarnya.

“Antara lain, disahkannya UU Minerba dan UU 2/2020 tentang Covid-19. Selain itu, juga ada RUU HIP, RUU BPIP, RUU Omnibus law. Semua itu tidak bisa dibiarkan,” sambung Edy Mulyadi.

Menurutnya, jika MUI terus menunda-nunda penetapan masiroh kubro dan panglimanya, dikhawatirkan rakyat dan ummt yang tidak sabar akan bertindak sendiri-sendiri menghentikan kezaliman penguasa.

Wakil Sekjen MUI, KH. Najamuddin Ramli yang menemui Asmapi mengurai bahwa sikap MUI terhadap RUU HIP dan RUU BPIP sudah jelas, yaitu tidak ada kompromi dan MUI menolak total.

Sementara mengenai masiroh kubro, Najamuddin mengurai bahwa MUI sudah lima kali menggelar rapat khusus. Namun belum terjadi suara yang bulat.

“Jadi, mohon sabarlah sedikit. Tunggu. Mudah-mudahan sebentar lagi ada kepastian. Insya Allah," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya