Berita

Pakar hukum tata negara, Refly Harun dalam Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk Presidential Threshold Kejahatan Politik yang digelar Kantor Berita Politik RMOL/RMOL

Politik

Jawab Kekhawatiran PT 0 Persen, Refly Harun Contohkan Rhoma Irama Dan Anies Baswedan

SELASA, 08 SEPTEMBER 2020 | 18:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Akan ada banyak pilihan calon presiden yang disuguhkan kepada rakyat bila gugatan ambang batas presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun, banyaknya pilihan capres akan lebih baik dibanding bila masyarakat hanya disuguhkan dua pilihan.

“Buang pikiran kandidat presden banyak akan membingungkan. Misalnya dari 16 parpol (partai politik) ada 16 calon presiden, tetap tidak akan membingungkan,” kata Refly Harun dalam Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk'Presidential Threshold Kejahatan Politik' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL secara virtual, Selasa (8/9).


Soal anggapan banyak pilihan akan membingungkan, Refly pun menyinggung gelaran pemilihan legislatif. Dalam Pileg, banyak pilihan yang disuguhkan kepada rakyat namun sejauh ini bisa berjalan dengan baik.

"Pileg saja ratusan orang dipilih, kalau presiden maka lebih mudah,” urainya.

Di sisi lain, penghapusan ambang batas pencalonan presiden juga tidak serta merta membuat semua orang bisa bebas mencalonkan diri tanpa mempertimbangkan kriteria. Mencalonkan diri tidak gampang, ada beragam pertimbangan yang nantinya bisa menjadi 'penyaring' kandidat untuk memutuskan maju atau tidaknya di Pilpres.

Salah satu yang disinggung adalah tingkat kepopuleran. Ia kemudian mengibaratkan sosok Raja Dangdut Rhoma Irama dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan.

“Mana yang lebih populer, antara Rhoma Irama atau Anies Baswedan? Tentu semua orang akan memilih Rhoma Irama, tapi kenapa dia (Rhoma Irama) tidak dicalonkan presiden?" jelasnya.

"Kita bisa dikenal tetapi belum tentu dipilih. Sebab masing-masing punya slot, punya tingkat elektabilitas. Calon presiden harus punya kapasitas, integritas, dan intelektual,” tandasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya