Berita

Pakar hukum tata negara, Refly Harun dalam Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk Presidential Threshold Kejahatan Politik yang digelar Kantor Berita Politik RMOL/RMOL

Politik

Jawab Kekhawatiran PT 0 Persen, Refly Harun Contohkan Rhoma Irama Dan Anies Baswedan

SELASA, 08 SEPTEMBER 2020 | 18:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Akan ada banyak pilihan calon presiden yang disuguhkan kepada rakyat bila gugatan ambang batas presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun, banyaknya pilihan capres akan lebih baik dibanding bila masyarakat hanya disuguhkan dua pilihan.

“Buang pikiran kandidat presden banyak akan membingungkan. Misalnya dari 16 parpol (partai politik) ada 16 calon presiden, tetap tidak akan membingungkan,” kata Refly Harun dalam Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk'Presidential Threshold Kejahatan Politik' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL secara virtual, Selasa (8/9).


Soal anggapan banyak pilihan akan membingungkan, Refly pun menyinggung gelaran pemilihan legislatif. Dalam Pileg, banyak pilihan yang disuguhkan kepada rakyat namun sejauh ini bisa berjalan dengan baik.

"Pileg saja ratusan orang dipilih, kalau presiden maka lebih mudah,” urainya.

Di sisi lain, penghapusan ambang batas pencalonan presiden juga tidak serta merta membuat semua orang bisa bebas mencalonkan diri tanpa mempertimbangkan kriteria. Mencalonkan diri tidak gampang, ada beragam pertimbangan yang nantinya bisa menjadi 'penyaring' kandidat untuk memutuskan maju atau tidaknya di Pilpres.

Salah satu yang disinggung adalah tingkat kepopuleran. Ia kemudian mengibaratkan sosok Raja Dangdut Rhoma Irama dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan.

“Mana yang lebih populer, antara Rhoma Irama atau Anies Baswedan? Tentu semua orang akan memilih Rhoma Irama, tapi kenapa dia (Rhoma Irama) tidak dicalonkan presiden?" jelasnya.

"Kita bisa dikenal tetapi belum tentu dipilih. Sebab masing-masing punya slot, punya tingkat elektabilitas. Calon presiden harus punya kapasitas, integritas, dan intelektual,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya