LP3ES: Pilkada Berpotensi Jerumuskan Rakyat Jadi Korban Covid-19

Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah secara serentak yang diputuskan untuk tetap digelar di tengah kondisi pandemi virus corona baru (Covid-19) disayangkan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Direktur Center for Media & Democracy LP3ES, Wijayanto mengatakan, pemerintah terkesan keras kepala dengan hanya menunda penyelenggaraan tahapan Pilkada selama 3 bulan, dan kembali melanjutkannya di tengah kondisi pandemi yang menanjak tinggi di dalam negeri. 

"Kebijakan ini adalah kebijakan yang salah karena secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, berpotensi menjerumuskan rakyat menjadi korban Covid-19 lebih banyak lagi," ujar Wijayanto dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/9).

Bahkan, Wijayanto menilai, keputusan pemerintah untuk tetap menggelar Pilkada yang pencoblosannya berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang tidak cukup bijak, dan cenderung rakus kekuasaan.

"Pelaksanaan Pilkada ini dilaksanakan tidak memakai hati yang dingin dan berhati-hati, tetapi menggunakan disorientasi akal dan nafsu kekuasaan semata," tuturnya.

Oleh karena itu, Wijayanto menyebutkan, Pilkada tahun ini bersifat agresif yang merupakan tindakan kebijakan yang tidak bertanggung jawab.

Sebab menurutnya, dalam keadaan tanpa pesta demokrasi besar seperti Pilkada saja pemerintah tidak bisa dan telah gagal mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19.

"Bagaimana keadaan dan perkembangan pandemi ini jika pemerintah melaksanakannya, meski sudah banyak yang mengingatkan," ungkapnya.

"Pemerintah berharap Pilkada mengikuti protokol sesuai anjuran, ini tidak masuk akal dan Pilkada di tengah Covid-19 adalah kebijakan yang tidak bertangagung jawab. Kelak akibat dari kebijakan ini harus diminta pertanggungjawabannya," demikian Wijayanto menambahkan.