Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie/Net
Pilkada berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mengantisipasi penyebaran virus corona baru (Covid-19) saat gelaran Pilkada Serentak 2020.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, bukan tidak mungkin masyarakat dan juga peserta pilkada abai terhadap protokol kesehatan yang sudah diatur.
Bahkan, pada masa pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah 4 hingga 6 September kemarin telah terlihat adanya arak-arakan yang menimbulkan kerumunan massa cukup banyak.
"Hal inilah yang berdampak terjadinya klaster-klaster baru coronavirus. Apalagi kasus positif Covid-19 di Indonesia tercatat sampai di bulan September hampir menembus angka 200 ribu kasus", ujar Jerry kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/9).
Seharusnya, lanjut Jerry, pihak penyelenggara pilkada berkaca kepada Amerika Serikat yang juga melaksanakan pemilu di masa pandemi Covid-19, namun menggunakan jasa pos, sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus corona.
Namun begitu, Jerry mengapresiasi KPU maupun pemerintah yang sudah membuat aturan pilkada di masa pandemi Covid-19. Di mana telah melarang masyarakat untuk hadir dalam proses kampanye terbuka, tapi harus dengan pelaksanaan sanksi yang tegas.
"Apabila salah satu paslon melanggar protokol kesehatan dibuatlah sanksi tegas, yaitu tidak dapat mengikuti pencalonan. Minimal buat sanksi yang tegas untuk efek jera," ucapnya.
Lebih lanjut, Jerry berharap ada aturan dari KPU yang terkait dengan pengetatan protokol kesehatan, seperti pemilih yang tidak memakai masker dilarang memilih, atau memisahkan antara TPS zona merah dan TPS zona hijau.
Bahkan jika perlu, menurut Jerry, proses pencoblosan bagi pemilih yang dirawat di rumah sakit karena terinfeksi Covid-19 dibuatkan bilik TPS khusus
"Protokol kesehatan perlu diperketat dan antisipasi. Kalau perlu tak pakai masker dilarang memilih," demikian Jerry Massie menambahkan.
