Mendagri, TNI-Polri, Dan Bawaslu, Diminta Jokowi Lebih Tegas Soal Protokol Kesehatan Dalam Pilkada

Protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 10/2020 bisa diawasi secara ketat dan tegas dalam memberikan penindakan.

Begitulah harapan Presiden Joko Widodo yang disampaikan di dalam Rapat Paripurna Kabinet Indonesia Maju bertajuk "Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021", di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9)

Mula-mula, Presiden memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk bersikap tegas terkait penerapan protokol tersebut.

"Saya minta Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi betul, diberikan ketegasan betul," pinta Jokowi.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta aparat penegak hukum juga terlibat mengawasi jalannya Pilkada Serentak yang aman dari pandemi Covid-19.

"Polri juga berikan ketegasan mengenai ini. Aturan main di pilkada, karena jelas di PKPU-nya, sudah jelas sekali," imbau Jokowi.

Sementara itu, khusus untuk proses law enforcement yang akan dilakukan Kemendagri, Jokowi meminta Tito karnavian untuk bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jadi ketegasan nanti saya kira Mendagri dengan Bawaslu agar betul-betul ini diberikan peringatan keras," demikian Joko Widodo.