Tetap Lanjutkan Ganjil Genap, Pemprov DKI Klaim Tidak Ada Penumpukan Penumpang

Kebijakan ganjil genap tetap diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Demikian yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).

"Evaluasi ganjil genap terus kami lakukan. Tapi saya sudah sebutkan, setiap hari kami evaluasi yang dilaporkan secara mingguan kepada Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi, yang kemudian dari hasil evaluasi ini ganjil genap terus dilanjutkan," katanya.

Syafrin juga mengatakan, persentase peningkatan penumpang angkutan umum imbas penerapan ganjil-genap di DKI Jakarta hanya berkisar 4 persen. Menurutnya, angka ini masih jauh dari kapasitas penumpang yang tersedia di fasilitas publik tersebut.

"Bahwa memang berdasarkan data, terjadi peningkatan penggunaan angkutan umum, rata-rata terakhir satu bulan kemarin. Setelah kami dapatkan angkanya sekitar 4 persen. Perlu dipahami bahwa 4 persen angka peningkatan ini itu masih jauh dari kapasitas tersedia," jelasnya.

Dirinya mencontohkan pergerakan penumpang di angkutan umum seperti MRT. Dari kapasitas yang memuat 390 penumpang, dikatakan Syafrin, saat ini hanya 100 penumpang yang bisa diangkut selama penerapan ganjil genap.

Penjelasan Syafrin tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo yang meminta kebijakan ganjil genap dievaluasi karena adanya peningkatan penumpang transportasi umum imbas kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta.

Menurut Kepala BNPB ini, meski persentasenya kecil, peningkatan jumlah penumpang berpengaruh besar terhadap kerumunan di KRL yang berpotensi memunculkan penyebaran virus corona. Selain itu, Doni juga menyinggung peningkatan jumlah penumpang TransJakarta.