Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf/Net
Komisi VII DPR RI mengapresiasi kinerja Menteri Sosial Juliari Batubara atas performa cukup baik yang ditunjukan oleh Kementerian Sosial selama penanganan pandemik meskipun masih memiliki sejumlah catatan merah yang perlu diperbaiki.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menilai, Kementerian Sosial merupakan salah satu kementerian yang berperan optimal dalam hal realisasi anggaran sesuai domainnya di bidang perlindungan sosial.
“Saya harus sportif, siapapun yang mampu menunjukan prestasi maka harus diapresiasi. Secara politik, walaupun kami (PKS) mengambil posisi di luar kekuasaan, akan tetapi kami memiliki kepentingan agar pemerintah ini sukses," kata Bukhori lewat keterangan persnya, Jumat (4/9).
"Sebab, apabila pemerintah ini sukses, maka yang menikmati adalah rakyat. Sedangkan jika gagal, yang menderita pun adalah rakyat,†imbuhnya.
Kemensos memperoleh anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari Menteri Keuangan sebanyak Rp 127 triliun. Sejak pandemik berlangsung sampai saat ini, Kementerian Sosial telah berhasil membelanjakan anggarannya sebesar Rp 83,3 triliun atau setara dengan 65,52 persen.
Mensos Juliari mengklaim, angka realisasi ini menjadikan Kementerian Sosial sebagai kementerian dengan serapan tertinggi di antara kementerian yang lain selama penanganan pandemik.
Selain memberikan apresiasi, tidak lupa Bukhori yang juga anggota Baleg dari Fraksi PKS ini turut memberikan catatan kritis terkait temuan di sejumlah daerah berkenaan dengan penyelewengan terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pihaknya meminta Mensos lekas menyikapi isu daerah ini secara serius dengan menyusun strategi pengawasan yang efektif, akuntabel, dan berdampak terkait distribusi bantuan sampai ke tingkat hilir.
“Saya menerima laporan kejanggalan di sejumlah daerah. Misalnya, ada kelompok warga yang menyatakan mereka seolah dipaksa oleh oknum pejabat daerah untuk membeli daging beku seberat setengah kilogram seharga Rp 60 ribu di e-Warong yang telah ditunjuk otoritas setempat,†jelasnya.
Pasalnya, kata dia, porsi protein tidak harus ditetapkan secara rigid setengah kilogram dan tidak harus daging semata sebagai sumber protein.
Sebab dalam pedoman umum program sembako tahun 2020 dijelaskan, E-Warong tidak boleh menjual bahan pangan dengan sejenis dan jumlah yang telah ditentukan sepihak atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan.
“Apabila terbukti melanggar, E-Warong tersebut akan dicabut izinnya oleh bank penyalur,†katanya.
Bukhori mengusulkan supaya Kemensos merambah program bantuan di bidang pendidikan. Ia meminta agar para pelajar dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, khususnya yang prasejahtera, diberikan subsidi kuota internet selama menjalani pembelajaran jarak jauh.
“Terkait bantuan pulsa atau paket internet ini penting bagi putra putri kita. Meskipun Kemendikbud telah mencanangkan dan Kementerian Agama telah menjanjikan, kendati yang terakhir ini belum jelas posisinya, saya yakin model bantuan pulsa/ paket data internet dari Kemensos ini akan memiliki andil besar dalam rangka mewujudkan tujuan nasional kita, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,†tutupnya.
