Ketua Panja RUU Masyarakat Adat, Willy Aditya/RMOL
Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat selangkah lagi akan menjadi RUU usulan DPR.
Hal itu setelah 8 dari 9 Fraksi di DPR RI menyatakan sepakat pada rapat Pleno Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Masyarakat Adat yang dilaksanakan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (4/9).
Disahkannya RUU Masyarakat Adat usulan inisiatif DPR tersebut, merupakan wujud komitmen DPR dalam upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia.
"Ini juga menjadi wujud dari keberpihakan dan perhatian kita terhadap isu-isu marginal. Kita berharap, RUU ini akan menjadi jaminan perlindangan dan pengakuan bagi masyarakat, serta bisa menyelesaikan masalah masyarakat adat," ujar kata Ketua Panja RUU Masyarakat Adat Willy Aditya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem ini juga menyatakan, sebelum disahkan pada rapat pleno di Badan Legislasi (Baleg), Panja telah melakukan seluruh prosedur pembahasan.
beberapa tahapan prosedur itu mulai dari harmonisasi, pembulatan, sampai pemantapan konsepsi. Semua itu dilakukan secara intensif dan mendalam dalam rapat-rapat baik fisik maupun virtual mulai 16 April, 22 April, dan 6 Juli 2020.
"RUU ini telah dibahas sejak bulan April. Setidaknya ada 14 hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini seperti pengaturan norma, penambahan substansi dan penambahan bab baru," jelasnya.
Selanjutnya, RUU Masyarakat Hukum Adat akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Kemudian, DPR akan mengirimkan surat kepada pemerintah agar Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Masyarakat Hukum Adat segera diserahkan ke DPR.
"Setelah disahkan dalam Paripurna, baru dikirim ke pemerintah," demikian Willy.
RUU Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 17 BAB dan 58 pasal. RUU ini merupakan RUU Prolegnas prioritas 2020 dan diusulkan Fraksi Partai Nasdem.
