Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan/Net
Dalam proses pengembangan vaksin Covid-19, pemerintah dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keterbukaan.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan, dalam keterangannya yang diterima Redaksi, Jumat (4/9).
"Jika bicara mengenai obat atau vaksin Covid-19, maka yang perlu diperhatikan adalah prinsip jujur dan terbuka. Apakah itu mengenai efektivitasnya, mutasi virusnya, atau yang lainnya. Ini harus jujur dan terbuka disampaikan, karena sangat ditunggu-tunggu masyarakat," ujar Netty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT Bio Farma dengan Komisi IX DPR RI.
Dalam RDP tersebut, PT Bio Farma menyampaikan, dibutuhkan 340 juta dosis vaksin untuk mencapai tingkat kekebalan dari pandemik Covid-19 di Indonesia.
Bio Farma juga menjelaskan skema jangka pendek yang disiapkan saat ini adalah melakukan uji klinis fase III yang dijadwalkan sejak 20 Agustus hingga akhir Januari 2021.
Terkait hal itu, menurut Netty, meskipun uji klinis sudah dilakukan, permasalahan vaksin tidak secara otomatis langsung selesai.
"Apakah vaksin ini efektif untuk melawan virus, bagaimana aksesibilitas dan keterjangkauan bagi semua pihak? Perlu juga diperhatikan proses distribusinya di lapangan. Apakah bisa memenuhi kebutuhan 267 juta rakyat Indonesia? Lalu siapa yang lebih dahulu harus diberikan? Apakah orang yang potensial menyebarkan virus, pemangku kekuasaan, atau siapa? Ini harus dipikirkan," tegas Netty.
Netty juga meminta agar calon vaksin buatan dalam negeri, 'merah putih', yang sedang dikembangkan harus terus didukung.
"Jangan sampai hadirnya vaksin asal China membuat pengembangan vaksin merah putih terhenti," tuturnya.
Selain itu, Netty meminta agar prosedur standar pengembangan obat harus dipatuhi. BPOM, kata dia, harus mengikuti aturan main agar tidak ada subjektivitas hingga potensi konflik kepentingan.
"Permainan proyek apalagi bekerja di bawah tekanan karena ada intervensi dari pihak lain," ujarnya.
Politikus PKS ini juga mengingatkan agar kemandirian industri kesehatan dalam negeri segera dilakukan. Pandemik Covid-19 menurut Netty seharusnya tidak menjadi pertanda rapuhnya kemandirian industri kesehatan nasional.
"Pandemik ini adalah ujian nasionalisme bagi kita semua. Pertanyaannya sekarang adalah sampai kapan kita terus bergantung pada negara lain dalam hal pengadaan obat, alkes, dan vaksin" demikian Netty.
