Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi/Net
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tetap bersikukuh untuk meluncurkan satelit multifungsi SATRIA (Satelit Indonesia Raya) meski pandemik Covid-19 masih menghantui perekonomian Indonesia.
Bahkan pada Kamis (2/9), BAKTI berencana akan melakukan penandatanganan kerja sama atau Preparatory Work Agreement (PWA) untuk dimulainya konstruksi satelit multifungsi SATRIA.
Proyek yang awalnya digagas Menkominfo Rudiantara ini rencananya akan memakan APBN tidak kurang dari Rp 21 triliun untuk pengadaan satelit dan peluncurannya (space segment). Kemungkinan, dana yang akan dikeluarkan pemerintah akan lebih dari Rp 80 triliun karena BAKTI harus menyediakan 150 ribu titik layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengingatkan kembali kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate untuk mempertimbangkan untung ruginya BAKTI meluncurkan SATRIA.
Selain karena harga satelit dan peluncurannya yang sangat mahal, menurut Uchok, seharusnya pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat fokus terlebih dahulu menangani dan memulihkan ekonomi pasca Covid-19.
“Pak Jokowi, ini bukan yang pertama kali kami mengingatkan pemerintah agar membatalkan SATRIA. Perlu diperhatikan bahwa SATRIA itu tidak akan bisa membantu pemerintah dalam penyediaan internet untuk menghadapi kondisi
new normal dalam waktu dekat. Peluncurannya saja baru akan dilakukan di tahun 2023, itu pun kalau tidak terjadi kegagalan peluncuran," ujar Uchok kepada wartawan, Kamis (3/9).
Memang, saat ini pemerintah belum mengeluarkan dana untuk konstruksi SATRIA karena ada pinjaman dari investor. Namun menurut Uchok, nantinya pemerintah harus menggembalikan pinjaman tersebut beserta imbal hasilnya. Padahal BAKTI juga memiliki kewajiban pembayaran konstruksi Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah dan Palapa Ring Paket Timur.
Uchok sangat berharap Pemerintahan Joko Widodo menjadikan kasus Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang menggunakan dana USO sebagai pengalaman berharga, sehingga kasus tersebut tidak terjadi lagi.
“Seharusnya Presiden Joko Widodo berkaca kepada kasus MPLIK sebagai pengalaman kelam bagi proyek pengadaan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah 3T," kata Uchok.
Uchok juga mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah mendengarkan bujuk rayu BAKTI agar SATRIA tidak memiliki nasib serupa dengan MPLIK. Menurutnya, dari perhitungan dana USO yang disetorkan operator tak akan pernah mencukupi untuk membayar proyek SATRIA dan membayar kewajiban konstruksi Palapa Ring yang sudah berjalan.
"Jika BAKTI hanya mengandalkan dana dari operator telekomunikasi yang membayar USO, saya pikir itu tidak akan pernah cukup. Nantinya Pemerintah dan DPR harus mengalokasikan tambahan dana lagi terutama membayar hutang kepada investor,†terang Uchok.
Melihat konsorsium kreditur dari Perancis yang akan membiayai proyek SATRIA, pengamat kebijakan keuangan ini pesimis SATRIA akan berhasil diselesaikan konstruksinya hingga mengorbit.
Menurutnya pasca Covid-19 melanda, investor yang masih memiliki dana dan mau memberikan pinjaman hanya berasal dari China. Uchok mengatakan, sebenarnya pemilihan investor tersebut sudah benar karena yang memiliki dana kuat saat ini berasal dari Cina.
Namun, lanjut Uchok, entah kenapa investor dari China urung memberikan pinjamannya. Hal ini menjadi kejanggalan yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah.
"Agar tidak terjadi polemik berkepanjangan dan tak akan memberikan beban yang besar kepada negara di kemudian hari, sebaiknya BPK melakukan investigasi terhadap proyek-proyek BAKTI, termasuk SATRIA. Tujuannya agar akuntabilitas penggunaan dana negara lebih baik dan transparan. Jangan sampai nanti anak cucu kita yang menanggung utang Negara,†pintanya.
