Berita

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani/Net

Politik

Analisa Pengamat, Puan Hanya Ingin Menggoyang Pemilih Di Pilkada Sumbar

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 | 16:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan kontroversial dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani disebut hanya ingin menggoyang pemilih di Sumatera Barat (Sumbar) pada perhelatan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Pasalnya, calon yang diusung oleh PDI Perjuangan di Sumbar dianggap Puan sebagai pribadi yang nasionalis dan paling Pancasilais.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (3/9). 


"Sepertinya Puan ingin menggoyang pemilih Sumbar agar memilih calon yang diusung oleh PDIP. Karena Puan menganggap dan mengklaim calon dari PDIP mendukung Pancasila," kata Ujang Komarudin.

Namun, ketika pernyataan Ketua DPR RI itu dianggap berbeda oleh masyarakat Sumbar, itu merupakan persoalan lain lagi. Yakni bisa merugikan Puan sendiri dan Paslon yang diusungnya.

Sebab, pesan yang ingin disampaikan Puan adalah ingin memenangkan Paslon yang didukung PDI Perjuangan.

"Jika perkataan itu dimaknai lain oleh masyarakat Sumbar. Lalu masyarakat dan tokoh-tokoh Sumbar tidak terima, maka akan merugikan Puan, PDIP, dan calon yang diusung oleh PDIP," demikian Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

Sebelumnya, Puan Maharani mengumumkan nama Mulyadi-Ali Mukhni pada Pilkada Sumatera Barat (Sumbar). Meskipun keduanya itu bukan dari PDI Perjuangan, namun Puan berharap pasangan didukung PDI Perjuangan bisa memenangkan pilkada di Ranah Minang.

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan melanjutkan saat membacakan pengumuman 21 pasangan calon kepala daerah PDI Perjuangan pada Pilkada serentak 2020, secara virtual, Rabu (2/9).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya