Rapat Komisi VIII dengan Kepala BNPB/Net
BNPB diminta menggandeng MUI untuk melakukan fungsi penyadaran kepada masyarakat terkait pentingnya memelihara kondisi spiritual. Kerjasama tersebut diyakini efektif mengingat MUI memiliki jejaring tokoh agama hingga di akar rumput serta kekuatan pengaruh di masyarakat.
Demikian disampaikan anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf dalam Rapat Kerja bersama BNPB dan Satgas Penanganan Covid-19, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).
"BNPB atau kini dikenal sebagai Satgas Covid-19 perlu membuat gerakan konkrit bersama MUI secara simultan. Jadi, selain memperhatikan aspek kesehatan dan perilaku masyarakat di tengah pandemi, kondisi spiritual masyarakat juga perlu disikapi secara serius," kata Bukhori.
Sebab, menurut Bukhori, ketahanan spiritual yang kuat dapat menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah terpapar Covid-19.
"Ketahanan spiritual berpengaruh secara signifikan terhadap daya tahan tubuh seseorang dari serangan virus," ucap Bukhori.
Dia mengatakan, dalam penelitian Koenig, H. G., Al Zaben, dan Khalifa, D. A., dalam Religion Spirituality and Mental Health in The West and The Middle East (2012) menyebutkan bahwa spiritualitas dan keyakinan agama memiliki pengaruh bagi kesehatan mental bagi penderita depresi, stress, dan mampu mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan bunuh diri.
"Di samping itu, secara transendental, kekuatan spiritual memberikan kontribusi positif bagi ketahanan mental sekaligus ketahanan fisik individu," tekannya.
Selain menyoroti urgensi pelibatan MUI, politisi PKS ini juga mengusulkan agar pasien yang positif Covid-19 melakukan isolasi mandiri sesuai prosedur, bisa memperoleh fasilitas PCR dengan datang secara mandiri dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan ke fasilitas kesehatan yang tersedia.
Pasalnya, strategi tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi gejolak sosial di tengah lingkungan masyarakat. Seiring terus melonjaknya angka Covid-19, ancaman konflik horizontal turut membayangi kondisi sosial masyarakat di akar rumput.
"Masyarakat saat ini begitu paranoid ketika mendapati petugas kesehatan ber-APD lengkap datang ke lingkungan mereka. Tidak jarang para petugas ini diusir bahkan dipersekusi oleh oknum warga sehingga justru menimbulkan ekses negatif," tuturnya.
"Selain itu, kondisi masyarakat yang kadung hopeless terhadap penanganan pemerintah selama ini juga punya andil terhadap sikap mereka yang terkadang di luar kendali," imbuh dia.
Bukhori menambahkan, pandemik Covid-19 telah memberikan dampak multidimensional bagi masyarakat. Kinerja pemerintah pusat selama penanganan pandemik selalu disorot oleh publik. Antara lain, RRI dan Indo Barometer pada Mei 2020 melakukan survei di 7 provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi.
Secara rinci, hasil dari survei tersebut menunjukan sebanyak (53,8 persen) masyarakat menyatakan tidak puas dengan langkah pemerintah pusat.
Terdapat tiga alasan dominan yang membuat responden tidak puas. Pertama, kebijakan pemerintah pusat dinilai tidak konsisten (17,3 persen). Kedua, keterlambatan dalam mendistribusikan bantuan sosial (10,7 persen), dan terakhir terkait data penerima bantuan tidak akurat (10,1 persen).
