Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Koreksi Produk Hukum Mudah Diselesaikan Jika Sistemnya Otoriter

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Demokrasi dalam praktiknya memang kerap menemui sejumlah kendala. Sebab ide-ide baik acapkali sulit diwujudkan lantaran harus melalui mekanisme yang demokratis. 

Namun demikian, sistem demokrasi tetap lebih baik dari sistem kerajaan atau monarki. Ini lantaran sistem monarki secara mutlak menggantungkan diri pada kekuasaan seorang raja atau pemimpin.

Begitu kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam kicauannya di akun Twitter pribadi beberapa saat lalu, Kamis (3/9). 


“Demokrasi tetap lebih baik daripada monarki karena demokrasi tak secara mutlak menggantungkan diri pada kekuasaan "seorang" monark," ujar Mahfud MD. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebutkan salah satu contoh dilematis terkait “ide baik” yang sulit diwujudkan adalah mengoreksi produk hukum yang koruptif dan lain-lain.

Menurutnya, proses koreksi bisa dilakukan dengan baik dan cepat di iklim sistem otoriter. Sementara di sistem demokrasi, masalah ini bisa diidentifikasi. Tapi tak bisa serta merta langsung dibereskan.

“Karena ada jaringan kekuasaan yang terbagi yang harus dilalui melalui mekanisme dan prosedur UU,” terangnya.

“Masalah itu bisa diselesaikan dengan agak mudah jika sistemnya otoriter. Tapi kita menolak otoriterisme," demikian Mahfud MD. 

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya