Berita

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani/Net

Politik

PKS Minta Puan Cabut Ucapannya Soal 'Semoga Sumbar Mendukung Pancasila'

RABU, 02 SEPTEMBER 2020 | 22:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani diminta untuk mencabut ucapannya soal "semoga Sumbar mendukung Pancasila" dan meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat.

Pasalnya, ucapan Ketua DPR RI itu dinilai tendensius dan melukai masyarakat Ranah Minang dan para pendiri bangsa.

Demikian ditegaskan jurubicara PKS Handi Risza dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (2/9).


"Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataanya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya kepada keluarga besar founding fathers bangsa ini," tegas Handi Risza.

"Mbak Puan anda telah menyinggung perasaan kami, kami ingin anda cabut kata-kata tersebut," imbuhnya menegaskan.

Menurut Handi, nasionalisme masyarakat Minang tidak perlu diragukan lagi. Sebab, penggagas Pancasila bersama kakek Puan yakni Bung Karno, ada Bung Hatta, Sutan Syahrir, M. Natsir, hingga Tan Malaka merupakan tokoh bangsa kelahiran Ranah Minang.

"Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami," tegasnya.

"Jangan lupa, Natsir sendiri dikenal sebagai Bapak NKRI dengan Mosi Integralnya yang menyelamatkan keutuhan NKRI dan juga Bukittinggi pernah menjadi Ibukota PDRI," demikian Handi Risza.

Sebelumnya, Puan Maharani setelah mengumumkan nama Mulyadi-Ali Mukhni pada Pilkada Sumatera Barat (Sumbar), Puan berharap pasangan yang didukung PDI Perjuangan bisa memenangkan pilkada di Ranah Minang.

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan melanjutkan saat membacakan pengumuman 21 pasangan calon kepala daerah PDI Perjuangan pada Pilkada serentak 2020, secara virtual, Rabu (2/9).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya