Mantan anggota Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Bambang 'Beathor' Suryadi/Net
Persoalan kepemilikan tanah warga selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo belum juga tuntas.
Mantan anggota Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Bambang 'Beathor' Suryadi kembali menagih keseriusan Kepala Negara dalam menuntaskan sengketa tanah yang dialami banyak warga di daerah.
"Tersisa waktu 1.123 hari Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Selama pemerintahan 5 tahun yang pertama, hanya sedikit masalah lahan tanah rakyat terselesaikannya. Kini, periode kedua belum ada satu kasus yang berpihak kepada rakyat," tegas Beathor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/9).
Dalam pekan ini, Beathor menerima informasi mengenai rombongan warga yang berdatangan ke Jakarta untuk bertemu Jokowi untuk supaya bisa berdialog mengenai persoalan lahannya.
Seketika itu, Beathor mengingat pernyataan mantan Walikota Solo itu yang meminta para kepala daerah untuk serius dan maksimal bekerja mengurusi hal tersebut.
"Presiden Jokowi pernah bilang, agar aparat di daerah bekerja maksimal agar rakyat tidak ke Jakarta," kata mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.
Namun, kedatangan para warga daerah ke Jakarta, menurut Beathor, menandakan bahwa kinerja Menteri Agraria dna Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil patut dipertanyakan. Termasuk soal keberpihaknnya selama menjabat di dua periode pemerintahan Jokowi.
"Sofyan Djalil Menteri ATR BPN ternyata bukan bekerja kepada Presiden, tetapi lebih cenderung kepada Bapak Jusuf Kalla mantan Wapres," ungkapnya.
Sebabnya, Beathor mengaku heran dengan Sofyan Djalil yang membangga-banggakan sistem Geospasial yang disinyalir menjai instrumen untuk menyelesiakan konflik agraria, yang dalam hal ini biasa disebut sengketa tanah.
"Sofyan Djalil begitu bangga bahwa kementeriannya sudah punya Geospasial. Pak Sofyan menjelaskan dengan alat ini maka semua konflik, sengketa dan perampasan tanah lahan warga akan terselesaikan, karena Geospasial akan membuka dengan jelas peta lahan tersebut," tuturnya.
Namun sayangnya hingga hari ini, Beathor menilai alat tersebut belum juga digunakan, sehingga warga dari daerah terus datang ke Istana untuk mengadukan perlakukan tidak adil yang mereka rasakan.
Untuk itu, Beathor meminta Jokowi selaku Presiden menindak tegas oknum-oknum yang bermain di perosalan kepemilikan tanah rakyat. Karena bukan pertama kali keluhan sengketa tanah hadir di halaman Istana Negara.
"Presiden memiliki PP yang bisa memecat dan memberhentikan PNS yang terlibat dalam urusan tanah warga. Apakah berani? Bahkan tidak melaksanakan perintah Presiden dalam Ratas 3 Mei 2019 penyelesaian Warga dengan PTP II hingga warga yang dirampas tanahnya berjalan kaki sejauh 1.800 km ke Istana dan diterima oleh Presiden," bebernya.
"Ini sangat nyata Sofyan Djalil mempermalukan Presiden di depan rakyat Indonesia," demikian Beathor.
