Berita

Juru Bicara Kementerian Liar Negeri, Hami Aksoy/Net

Dunia

Ada Lingkaran Anti-Turki Di Austria

RABU, 02 SEPTEMBER 2020 | 19:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tuduhan otoritas Austria tentang adanya mata-mata Turki di negaranya mendapat kecaman keras dari Juru Bicara Kementerian Liar Negeri, Hami Aksoy.

Dalam pernyataannya Aksoy menolak dengan tegas tuduhan yang dialamatkan kepada negaranya. Aksoy juga menilai ada sentimen anti-Turki dibalik tudingan tersebut.

"Kami menolak tuduhan tidak berdasar yang dibuat tentang negara kami oleh otoritas Austria," kata Aksoy, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (2/8).


"Jelas bahwa lingkaran anti-Turki berada di balik tuduhan ini," tambah pernyataan itu.

Menurut Aksoy, pernyataan tersebut kembali menunjukkan bahwa politik Austria tidak dapat lepas dari spiral wacana populis dan penentangan terhadap Turki.

“Perlu diketahui bahwa situasi ini membuat sedih komunitas Turki di Austria dan merusak hubungan Turki-Austria,” katanya.

Dalam pernyataan tersebut Turki meminta pemerintah Austria untuk melakukan kerja sama yang tulus sekaligus berharap negara itu meninggalkan pengejaran agenda artifisial melalui Turki dengan kalkulasi politik internal yang dangkal, dan untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan martabat negara.

Sebelumnya juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin ikut bereaksi dengan menuliskan status di akun Twitter pribadinya untuk mengkritik otoritas Austria.

Dalam twitnya Kalin turut membagikan artikel Deutsche Welle Turki yang mengutip Reuters berjudul "Turki ingin memecah Austria."

“Hanya Austria? Sayang sekali,” tulis Kalin di Twitter bersama dengan tiga emoji wajah tersenyum.

Menurut artikel tersebut, Menteri Integrasi Austria Susanne Raab mengatakan bahwa Ankara mempengaruhi orang Turki yang tinggal di Austria melalui asosiasi dan masjid dan bahwa Turki bertujuan untuk memecah belah masyarakat Austria.

Menurut perkiraan, hingga saat ini ada sekitar 300 ribu minoritas Turki yang tinggal di Austria.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya