Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira/Net
Kehadiran Rancangan UU (RUU) Bank Indonesia (BI) yang saat ini masih digodok oleh DPR RI dinilai sebagai bentuk kemunduran.
Sebab, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 23/1999 tentang BI yang tengah disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu akan menghadirkan Dewan Moneter yang bertugas untuk membantu pemerintah dan BI.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai kehadiran Dewan Moneter justru menunjukkan bahwa fungsi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak berjalan optimal.
"Konsep Dewan Moneter adalah sebuah kemunduran karena melihat KSSK tidak berjalan optimal koordinasinya,†ujarnya saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (2/9).
“Artinya kan pembenahan KSSK yang di dalamnya sudah ada OJK, Kemenkeu, BI dan LPS ada pada sisi koordinasi," kata Bhima Yudhistira.
Menurut Bhima, pemerintah tidak perlu membuat Dewan Moneter dengan mendorong RUU BI. Sebab, keberadaan Dewan Moneter ini hanya akan semakin mencengkramkan dominasi kekuasaan eksekutif dalam rangka mengontrol moneter.
"Tidak perlu buat Dewan Moneter. Ini sih masalah ego sektoral dan dominasi eksekutif saja untuk kontrol moneter secara eksesif," tekannya.
Lebih lanjut, Bhima menyatakan jika Dewan Moneter dihadirkan kembali, maka akan memiliki dampak kemunduran bagi institusi moneter itu sendiri.
Kondisi di mana Dewan Moneter akan mengontrol keuangan ini dinilainya mirip era Orde Baru (Orba).
"Dampaknya pembentukan governance institusi moneter jadi mundur ke belakang. Balik ke orde baru. Pengambilan kebijakan moneter yang berbasiskan data driven bisa jadi political driven karena kontrol eksekutifnya over," demikian Bhima Yudhistira.
