Tanpa Influencer Sekalipun, Kalau Pemerintah Benar Publik Pasti Bisa Terima

Pemerintah harus mawas diri dan segera mengurangi candu pujian lewat pengerahan sumber daya, termasuk influencer.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi mulai hilangnya peran pemerintah berkomunikasi dengan rakyat karena mengerahkan influencer.

"Pemerintah harus mengurangi candu pujian dan memulai dengan mengerahkan semua sumber daya, urusan komunikasi publik harus ditangani secara benar oleh tim komunikasi," ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/9).

Menurut Dedi, pemerintah tidak perlu menggunakan agen di luar staf resmi Istana atau pemerintah seperti influencer untuk memamerkan hasil kinerja pemerintah.

"Tanpa perlu agen di luar staf resmi istana atau pemerintah, jika kerja pemerintah benar, publik pun akan menerima kebenaran itu dengan mudah," kata Dedi.

Dedi turut mengkritik pernyataan Jurubicara Istana, Fadjroel Rachman yang menyebut bahwa influencer merupakan key opinion leader yang menjadi ujung tombak transformasi dan demokrasi digital.

"Konsep komunikasi pemerintah yang harus dipahami Fadjroel adalah kesesuaian pesan dengan realitas, dan key opinion leader yang ia maksud, adalah orang yang berada dalam pemerintah itu sendiri, bukan pendengung," pungkas Dedi.