Juru Bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus/Net
Di tengah memanasnya situasi antara Turki dan Yunani di kawasan Mediterania Timur, Amerika Serikat pada hari Selasa (1/9) mengumumkan bahwa mereka akan mencabut embargo senjata yang telah terjadi selama tiga dekade di Siprus untuk mengizinkan barang-barang militer 'tidak mematikan' dijual ke pulau Mediterania.
Dalam sebuah langkah yang mendapat teguran langsung dari Turki, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo memberi tahu Presiden Republik Siprus Nicos Anastasiades tentang perubahan tersebut melalui panggilan telepon pada hari Selasa (1/9).
Dengan dicabutnya embargo tersebut, mulai 1 Oktober mendatang AS akan menghapus pemblokiran selama satu tahun atas penjualan atau pengalihan barang dan jasa pertahanan tidak mematikan ke negara tersebut.
"Pompeo juga menegaskan kembali dukungan AS untuk penyelesaian komprehensif untuk menyatukan kembali pulau itu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus, seperti dikutip dari
AFP, Rabu (2/9).
Pengumuman itu muncul di tengah lonjakan ketegangan di Mediterania timur antara Turki dan Yunani mengenai perbatasan maritim dan hak pengeboran gas, yang juga melibatkan Siprus yang bersekutu dengan Athena.
Baik Yunani dan Turki melakukan latihan angkatan laut di daerah itu untuk menegaskan klaim kedaulatan mereka, dan Uni Eropa memperingatkan Ankara Jumat untuk mundur atau menghadapi sanksi Uni Eropa.
Amerika Serikat memberlakukan embargo senjata pada tahun 1987, dengan harapan dapat mendorong penyatuan kembali pulau tersebut, yang sekitar sepertiganya dikuasai oleh Turki sejak invasi tahun 1974.
Tetapi embargo itu kontraproduktif dan hanya mendorong pemerintah Siprus untuk membuat aliansi dengan negara lain tanpa membuat kemajuan dalam reunifikasi.
Senator Demokrat Bob Menendez mengatakan langkah itu mengakui pentingnya hubungan AS dengan Siprus, yang disebutnya mitra strategis yang dapat diandalkan bagi bangsa Amerika.
"Ini adalah kepentingan keamanan nasional kami untuk mencabut pembatasan senjata yang telah berlangsung puluhan tahun dan memperdalam hubungan keamanan kami dengan Republik Siprus," katanya dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan langkah AS itu telah meracuni perdamaian dan stabilitas lingkungan di kawasan dan tidak sesuai dengan semangat aliansi antara Amerika Serikat dan Turki.
"Jika Washington tidak berbalik arah, Turki, sebagai negara penjamin, akan mengambil langkah-langkah balasan yang diperlukan untuk menjamin keamanan rakyat Siprus Turki, sejalan dengan tanggung jawab hukum dan sejarahnya," kata Kemenlu Turki menanggapi keputusan AS tersebut.
