Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kenapa PDIP Hati-hati Tentukan Calon Di Pilkada Surabaya?

SENIN, 31 AGUSTUS 2020 | 19:18 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) nampak hati-hati dalam menentukan pasangan calon yang diusung dalam Pemilihan Walikota (Pilwako) Surabaya, Jawa Timur.

Di tengah menguatnya dua pasangan calon Wisnu Sakti Buana-Zahrul Azhar Asumta As'ad (Gus Hans) dan Eri Cahyadi-Armuji, terbaru muncul SK pencalonan Puti Guntur Soekarno-Lilik Arijanto yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri-Hasto Kristiyanto.

Saat Kantor Bertita Politik RMOL mengkonfirmasi, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto hanya mengatakan bahwa urusan Pilkada Surabaya ditangani langsung oleh Ketua umum Megawati Soekarno Putri.


Merespons alotnya penentuan itu, analis politik yang juga Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an menyampaikan pendapatnya pada Kantor Berita Politik RMOL, Senin petang (31/8).

Menurut Ali, kehati-hatian Megawati karena Kota Pahlawan adalah ikon PDIP.

Selain itu, PDIP sedang mencari figur yang sebanding dengan Walikota sebelumnya, Tri Rismaharini yang sukses memimpin selama sepuluh tahun terakhir.

"Surabaya harus dilihat dari sisi posisi Risma di Surabaya jadi ikon PDIP, keputusan lama karena mencari figur yang sebanding dengan Risma, figur yang melanjutkan visi PDIP seperti Risma," demikian kata Ali Rif'an kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/8).

Lebih lanjut Ali melihat, sebagai partai kader yang memiliki 15 kursi di DPRD, PDIP sangat percaya diri dengan kekuatan mesin partai.

Dalam menghadapi kontestati politik, Ali Rif'an melihat, PDIP akan memberlakukan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon, diantaranya kualitas, loyalitas dan elektabilitas.

"Soal alot ngusung, secara nurmatif PDIP cari orang yang setara kualitas dengan Risma, cari orang yang loyalitas ke PDIP teruji, sekarang PDIP berpikir kualitas dan loyalitas, kalau kualitas tapi nggak loyal ya nggak akan masuk," demikian kata eks Manajer Riset Poltracking Indonesia ini.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya