Presiden Lebanon, Michel Aoun/Net
Presiden Lebanon, Michel Aoun menyerukan adanya reformasi besar-besaran terhadap sistem negara. Ia menyerukan proklamasi negara sekuler untuk Lebanon yang tengah dilanda krisis.
Menuju 100 tahun berdirinya negara Lebanon pada 1 September mendatang, Aoun mempersiapkan pidato yang disiarkan di televisi di mana ia mengaku perlunya untuk mengubah sistem.
"Saya menyerukan proklamasi Lebanon sebagai negara sekuler," ujar Aoun seperti dikutip Sputnik.
Menurut Aoun, saat ini Lebanon dipandang sebagai beberapa republik terpisah, alih-alih satu negara kesatuan. Itu karena pembagian kekuasaan di antara komunitas agama yang berbeda.
Dalam sistem saat ini, seorang presiden harus berasal dari Kristen Maronit, perdana menteri seorang Muslim Sunni, dan ketua parlemen Muslim Syiah.
Munculnya sistem tersebut berasal dari Pakta Nasional yang telah disepakati oleh para pemimpin politik dan agama di Lebanon.
Seruan Aoun tersebut terjadi di tengah krisis dan protes yang tak berkesudahan di Lebanon.
Krisis di Lebanon semakin tinggi sejak terjadinya ledakan dahsyat di Pelabuhan Beirut pada 4 Agustus lalu. Insiden tersebut menghancurkan separuh bangunan kota, menewaskan sekitar 190 orang dan melukai lebih dari 6.500 lainnya.
Pihak berwenang menyebut, ledakan terjadi dari 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di sebuah gudang dengan pengamanan yang kurang.
Alhasil, sejak ledakan terjadi, gelombang protes yang sudah melanda Lebanon sejak 2019 semakin menjadi-jadi. Warga yang marah menyalahkan pemerintah atas ledakan di Pelabuhan Beirut.
Tahun lalu, Lebanon sendiri sudah dilanda tekanan. Pada November 2019, pemerintahan mantan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengundurkan diri di tengah protes massa anti-pemerintah yang dipicu oleh krisis ekonomi terburuk yang dialami Lebanon dalam 30 tahun terakhir.
Kemudian, pada Januari, Aoun meminta Perdana Menteri Hassan Diab yang baru diangkat untuk membentuk kabinet menteri baru.
Meskipun demikian, tekanan dari komunitas internasional terhadap pemerintahan Lebanon, memburuknya krisis di tengah pandemi Covid-19, dan perselisihan politik internal kini memungkinkan pemerintah baru melakukan perubahan yang diperlukan untuk mengatasi situasi ekonomi yang memburuk.
