Berita

Sandiaga Uno salah satu sosok di liar partai yang disebut layak jadi Ketum PPP/Net

Politik

Untuk Selamatkan Partai, PPP Harus Pertimbangkan Gatot Nurmantyo Dan Sandiaga Uno Masuk Bursa Ketum

SABTU, 29 AGUSTUS 2020 | 22:04 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sosok di luar partai yang muncul dalam Muktamar partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipandang akan memberi efek positif bagi kebesaran partai.

Kecenderungan perilaku politik masyarakat Indonesia masih berbasis figur bukan institusi partai.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an saat dimintai pendapat Kantor Berita Politik RMOL, tentang munculnya Gatot Nurmantyo dan Sandiaga Uno yang turut meramaikan bursa calon ketua umum, Sabtu (29/8).


Menurut Ali Rif'an, salah satu cara penyelamatan partai, PPP harus memperhitungkan figur kuat yang berasal dari luar partai. Apa lagi, PPP sudah kehilangan tokoh sentral PPP yakni KH Maimoen Zubair.

"Partai kalau ingin besar harus ambil figur kuat, hampir smua partai di Indonesia karena figur kaut, salah satu penyelamatan partai harus figur kuat, entah dari internal atau luar," demikian kata Ali Rif'an, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu malam (29/8).

Terkait dengan kendala masuknya Gatot dan Sandiaga karena AD/ART, Ali Rif'an berpendapat, PPP dapat menyelesaikannya pada saat proses muktamar dengan cara mengubah konstitusi partai bersama muktamirin.

Dalam catatan Ali Rif'an, yang terpenting dari PPP jika benar ingin menggaet Gatot dan Sandiaga Uno konsolidasi partai dengan kedua tokoh itu harus dimulai dari sekarang.

Apalagi, Ali Rif'an menilai Sandiaga Uno dan Gatot Nurmantyo memiliki ketokohan dan logistik yang cukup untuk menggerakkan mesin partai.

"PPP bisa tidak lolos PT (Parliamentary Threshold) kalau gak konsolisadi serius dan kemarin masih ada Mbah Maemon, kalau sekarang siapa tokoh sentralnya. Elite PPP harus tau diri ngalah saja kalau ada figur yang secara logistik siap, mau nggak mau. Sandiaga Uno dan Gatot logis, figurnya kuat dan punya logistik," demikian analisa eks Manajer Riset Poltracking Indonesia ini.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya