Berita

Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, M. Kholid Syeirazi /RMOL

Politik

Pertamina Merugi Karena Beban Sosial Terlalu Tinggi

JUMAT, 28 AGUSTUS 2020 | 22:16 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pertamina membukukan kinerja negatif pada semester I-2020 dengan nilai kerugian mencapai 767,92 juta dolar AS atau setara Rp 11,28 triliun.

Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, M. Kholid Syeirazi mengatakan selain faktor fundamental, kerugian Pertamina disebabkan oleh beban sosial yang terlalu tinggi.

"Beban sosial itu adalah pelaksanaan fungsi PSO (Public Service Obligation) berupa penyaluran harga BBM/BBG di bawah harga keekonomian, termasuk program BBM satu harga," demikian kata Kholid, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/8).


Pertamina, menurut Kholid, terus mengalami anomali karena pendapatannya yang terbesar dari bisnis hilir dengan margin yang kecil.

Bisnis hilir itu, kata Kholid sebagian bercampur dengan penugasan Pemerintah untuk mendistribusikan BBM dengan selisih harga yang ditetapkan Pemerintah.

Sebagai pelaksana PSO, Pertamina berhak mendapat kompensasi yang ditunggak dan dicatat sebagai piutang perusahaan ke Pemerintah.

Data yang dimiliki Kholid, nilainya secara kumulatif sejak 2017 mencapai Rp 96,5 triliun. Ini membuat arus kas Pertamina berdarah-darah dan menimbulkan kontraksi terhadap belanja modal sektor hulu.

Padahal, mengacu pada data kinerja perusahaan minyak pelat merah itu, sektor hulu adalah penyumbang laba terbesar perusahaan. Tetapi, karena terus digerogoti oleh rugi bisnis hilir, imbasnya, Pertamina sulit beranjak menjadi World Oil Class Company.

Gejala ini, dalam pandangan Kholid, akan terus terjadi selama konstruksi undang-undangnya ambivalen.

Ia kemudian menjelaskan Pasal 62 UU Migas yang menyebutkan bahwa Pertamina tidak lagi bertanggung jawab memasok kebutuhan BBM masyarakat setelah 2005. Tetapi di sisi yang lain, Pasal 66 UU BUMN menyebutkan dengan jelas kalau BUMN menanggung fungsi PSO.

“Kalau tidak boleh rugi, Pertamina jangan disuruh melaksanakan PSO. Kalau masih menanggung PSO, Pertamina tidak selalu untung. Kalau harus untung tetapi disuruh PSO, yang salah undang-undangnya,” pungkas Kholid.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya