Berita

Para petani dari Desa Simalingkar dan Sei Mencirim/Net

Politik

Usai Bertemu Jokowi, Ratusan Petani Simalingkar Dan Sei Mencirim Kini Menanti Solusi Konkret Sofyan Djalil

JUMAT, 28 AGUSTUS 2020 | 13:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perjuangan para petani dari Desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara masih belum usai dan terus berlanjut.

Sekalipun pada Kamis (27/8) kemarin, sebanyak 5 orang perwakilan dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dijembatani Mensesneg Pratikno, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan KSP Moeldoko di Kantor Setneg lantai 3.

Dewan Pembina SPSB Aris Wiyono mengatakan, setelah para petani mengeluhkan tempat tinggal dan lahannya dirampas perusahaan plat merah PTPN II kepada Presiden Jokowi, Menteri Sofyan Djalil langsung diperintahkan untuk segera mengakomodir tuntutan para petani Simalingkar dan Sri Mencirim.


"Bapak Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Sofyan Djalil agar secepatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya memenuhi tuntutan petani Simalingkar dan Sei Mencirim," kata Aris Wiyono kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (28/8).

Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, Aris menyatakan pihaknya langsung bertemu dengan Sofyan Djalil, Mensesneg Pratikno dan Kepala KSP Moeldoko membahas perintah presiden tersebut.

"Sebagai tindak lanjut dari perintah bapak presiden," ujarnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, Sofyan Djalil memberikan solusi yang itu ditolak langsung oleh petani Simalingkar dan Sri Mencirim.

Sebab, Sofyan Djalil menawarkan bantuan untuk mendapatkan rumah bersubsidi dari PTPN II di Simalingkar dengan membayar harga murah. Kemudian, realokasi untuk petani Simalingkar, dan untuk sertifikat hak milik petani Sri Mencirim tidak jadi dibatalkan, serta akan mengadakan koordinasi dengan pihak BUMN.   

Hal itu, kata Aris, tidak sesuai tuntunan petani yang menginginkan reforma agraria dan redistribusi tanah dari negara kepada rakyat.

"Apa yang ditawarkan Sofyan Djalil tidak sejalan dengan perintah presiden yang menurut petani, jauh panggang dari api," sesal Aris Wiyono.

Namun, Kepala KSP Moeldoko telah menyatakan agar tuntutan petani segera diselesaikan.

Sementara itu, Mensesneg Pratikno menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menemukan solusi secepatnya meskipun itu bukan ranahnya sebagai Mensesneg.

"Sebenarnya ini bukan domain Mensesneg, akan tetapi saya diperintahkan presiden agar ikut serta mendampingi dan mengawal pertemuan ini. Agar segera mendapatkan solusi yg adil demi terciptanya ketahanan pangan paska pademik corona," kata Aris menirukan Pratikno.

Menurut Aris, Pratikno sempat menyatakan bahwa Sofyan Djalil diminta untuk tidak lagi membicarakan persoalan hukum atas sengketa Simalingkar dan Sei Mencirim. 

"Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang sudah berjalan kaki 1.812 km dari Medan ke Jakarta, melainkan bapak harus sudah bicara solusi dan skema yang menguntungkan para petani sesuai perintah presiden," kata Aris menirukan Pratikno.

Para petani mendesak Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil agar membuat skema penyelesaian sesuai perintah Presiden Jokowi, secara tertulis untuk kepastian hukum dan para petani bisa kembali bercocok tanam di tanahnya sendiri.

"Menteri Sofyan Djalil janji akan secepatnya mengadakan pertemuan dengan BUMN dan mengabarkan kepada perwakilan petani," katanya.

Lebih lanjut, Aris menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak kunjung diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN, petani akan kembali ke depan istana negara dan mendirikan tenda. Bahkan para petani akan nekat dan memaksa menerobos gerbang Istana Negara.

"Sebagai bentuk protes karena tidak dijalankannya perintah presiden oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil," pungkasnya. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya