Berita

Menteri BUMN, Erick Thohir/Net

Bisnis

Erick Thohir Sedang Kaji Harga Vaksin Corona

KAMIS, 27 AGUSTUS 2020 | 23:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memperkirakan harga vaksin berkisar dari Rp 365.000 hingga Rp 438.000. Namun, perkiraan harga ini masih dikaji ulang oleh PT Bio Farma.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan dua skema pendistribusian vaksin Covid-19 yakni, vaksin gratis bagi peserta BPJS Kesehatan dan vaksinasi mandiri bagi masyarakat berpenghasilan tinggi.

Untuk vaksin mandiri, pemerintah telah memperkirakan besaran harga vaksin untuk satu orang yang akan dijualkan.


"Perhitungan awal kami, vaksin ini untuk harganya 25 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 365.000 hingga 30 dolar AS atau Rp 438.000 per orang. Namun Bio Farma sedang menghitung ulang berapa harganya. Nantinya satu orang akan disuntik dua kali dengan jeda 2 minggu," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, Erick Thohir kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Erick mengurai, penetapan harga vaksin per orang tersebut menyesuaikan harga bahan baku vaksin per dosis yang berkisar 8 dolar AS atau setara dengan Rp116.000 yang dibeli pemerintah.

Meski demikian, ia menduga pada 2021 harga bahan baku vaksin akan turun di kisaran 6 dolar AS hingga 7 dolar AS per dosis.

Sebelumnya, Erick menyatakan pihaknya sudah mempunyai rencana untuk pendistribusian vaksin Covid-19. Telah diispkan dua skema pemberian vaksin. Bagi peserta BPJS Kesehatan akan diberikan secara cuma-cuma.

"Vaksin bantuan pemerintah ini pendanaan melalui budget APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pakai data BPJS Kesehatan nanti ada vaksin gratis massal di awal tahun depan. Jadi yang terdaftar di BPJS Kesehatan gratis," ucapnya. 

Bagi kelompok masyarakat yang bukan peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan vaksin secara mandiri dengan menggunakan dana pribadi. Usulan ini bagian dari upaya pemerintah mengurangi kebutuhan APBN yang selama ini defisit anggaran terus melebar.

"Kami juga mengusulkan masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu, untuk memenuhi kebutuhan APBN kita juga. Tapi dengan tingkat kemampuan bayar berapa, itu nanti mandiri," ujarnya.

Kata Erick, bakal ada 30 juta dosis vaksin yang akan diperoleh pemerintah dari perusahaan G42 asal Uni Emirat Arab (UEA) dan perusahaan Sinovac asal Cina pada akhir tahun 2020. Menurut dia, dua BUMN yakni PT Bio Farma dan PT Kimia Farma terus menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan Cina dan Uni Emirat Arab (UEA) terkait pengadaan vaksin.

"Kalau satu orang memerlukan dua dosis, maka 15 juta orang yang akan divaksin di akhir 2020, kalau uji klinisnya berjalan dengan baik," tuturnya.

Adapun, terkait  uji klinis vaksin Covid-19 ini masih terus dilakukan.

Rencananya, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN akan mengambil langkah strategis di sektor kesehatan untuk mencegah penyebaran virus dan penanganan dampak pandemik Covid-19 pada 2021. Antara lain; memperkuat kerja sama dengan negara lain untuk memperoleh vaksin lebih banyak lagi.

"Di tahun 2021 sendiri, total komitmen ini kita masih meng-arrange, ada yang 290 juta sampai 340 juta," demikian Erick.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya