Berita

Sejumlah mahasiswa yang tergabung Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara menggelar demo di KPK/Istimewa

Politik

Demo Di KPK, Mahasiswa Desak Pemerintah Batalkan Pembangunan KIT Pekanbaru

KAMIS, 27 AGUSTUS 2020 | 20:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara mendesak pemerintah untuk membatalkan proyek pembangunan kawasan industri Tenayan Raya (KIT) Pekanbaru.

Desakan itu disampaikan seraya menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (27/8).

Koordinator aksi, Riswan Siahaan mengatakan, salah satu alasan mereka ialah proses pembebasan lahan di kawasan tersebut belum rampung seluruhnya. Bahkan, belum lama ini DPRD Pekanbaru menggelar rapat mediasi yang melibatkan sejumlah pihak terkait.


"Walikota Pekanbaru bohongi Pemerintah Pusat. Status lahan kawasan industri tenayan (KIT) bermasalah. Sehingga jelas saja, jika pemerintah pusat mengetahui masalah ini, tentu proyek KIT akan dihentikan. Memang seharusnya proyek KIT ini dihentikan, sebab lahan yang akan digunakan KIT pun berada dalam status quo," ujar Riswan saat orasi.

Riswan purn berharap agar para anggota dewan bisa membela kepentingan masyarakat luas. "Seyogyanya para anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat juga berpihak mengedepankan kepentingan rakyat," kata Riswan.

Ia menambahkan, aksi tersebut bukan hanya digelar di Jakarta, melainkan juga dilakukan di Kejaksaan Tinggi Riau. Aksi yang dilakukan di sana dihadiri oleh ribuan mahasiswa dan pemuda.

"Mereka longmarch sambil membentangkan spanduk yang berisi sejumlah tuntutan," terang Riswan.

Pemkot Pekanbaru akan melakukan pembebasan lahan seluas 1.500 hektare sebagai tahap pertama dari total lebih dari 3 ribu hektare di KIT sebagai lokasi pembangunan industri hilir minyak sawit mentah.

Tindakan pembebasan lahan KIT ini dilakukan setelah ditetapkannya wilayah tersebut sebagai salah satu kawasan strategis industri nasional beberapa waktu lalu. KIT masuk dalam 14 Kawasan Industri Strategis untuk Pulau Sumatera.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya