Curhat Emak-emak Ke Rizal Ramli, Usaha Ambrol Tapi Pemerintah Nambahin Beban

Sebanyak 35 emak-emak perwakilan Perempuan Peduli Nusantara (PPN) berbagai komunitas UMKM dari Jakarta, Aceh, Medan Padang, Lampung, Bogor, Yogya, Solo, Sragen, Lombok dan Gorontalo tak sungkan menyampaikan keluh kesahnya kepada ekonom senior Rizal Ramli.

Tak hanya mengeluh, mereka juga meminta solusi kepada RR, sapaan akrab Rizal Ramli terkait kondisi usaha mereka yang ambrol akibat pandemik Covid-19.

Bagi Ketua Umum PPN, Inge Mangundap, pemerintah sudah abai karena tidak mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil secara merata.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru memberatkan, seperti kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tanpa pemberitahuan kepada publik, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sistem pendidikan online yang memakan biaya, serta penyaluran dana bansos yang masih semrawut.

"Pemerintah terkesan tak punya hati sama rakyatnya sendiri. Bayangkan, di saat krisis tega-teganya pemerintah naikin iuran BPJS, naikin TDL, dan sebagainya. Harusnya kan perhatikan dong industri kreatif, kredit untuk UMKM ditambah dan dipermudah," beber Inge di hadapan RR di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/8).

Dalam kesempatan yang sama, RR yang pernah menjabat Menteri Koorsinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) memaparkan sejumlah fakta yang terjadi di pemerintahan.

Misalnya kebijakan mengenai peningkatan gairah berusaha bagi UMKM. Saat ini, ia menilai alokasi total kredit perbankan untuk UMKM masih minim. "Selama ini kan masih 20 persen. Semua itu bisa kok (dibuat 50 persen)," sambungnya.

Khusus terkait BPJS, RR menyoroti iuran yang dibayarkan oleh perusahaan seharusnya empat kali lipat daripada iuran yang dibayarkan peserta. Jika hal itu diterapkan, maka anggaran BPJS tak akan defisit. "Harusnya ada iuran tambahan untuk menyubsidi," tutup Rizal Ramli.