Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin/RMOL
Gerakan moral dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, justru dibalas dengan serangan personal dan penyesatan opini.
Hal inilah yang disayangkan deklarator KAMI, Din Syamsuddin terkait respons yang berkembang usai deklarasi KAMI yang menyatakan beberapa poin mengenai persoalan bangsa.
"Mengapa mereka tidak mau menanggapi isi, tapi berkelit menyerang pribadi dan mengalihkan opini?" ujar M Din Syamsuddin dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (27/8).
Menurut Din Syamsuddin, seyogyanya pemerintah selaku penyelenggara negara menjawab apa yang menjadi masukan KAMI sebagaimana termaktub dalam maklumat menyelamatkan Indonesia yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi pada Selasa lalu (18/8).
Sebut saja soal oligarki politik yang menjadi keresahan KAMI. Penguasa perlu menjawab keresahan soal oligarki yang telah memenjara demokrasi. Di mana pada praktiknya, demokrasi tidak berjalan dengan baik karena keputusan partai politik hanya ditentukan oleh segelintir orang. Termasuk keberadaan DPR RI yang sejatinya menjadi wakil rakyat namun justru dikendalikan oligarki.
Kemudian, perlu juga dijawab soal adanya kegelisahan budaya politik dinasti yang menghalangi orang-orang berkualitas untuk turut berkontestasi dalam pesta demokrasi. Ujungnya, politik dinasti membuat demokrasi terciderai.
"Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tapi sementara cukup dua itu," jelas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
Jawaban-jawaban soal kegelisahan itulah yang sebenarnya sedang dinanti. Bukan sebaliknya, terkesan kontraproduktif dan menaruh kebencian dengan menggerakkan
buzzer bayaran untuk mengalihkan isu.
"KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan. KAMI siap berdiskusi bahkan berdebat mengadu pikiran," tegasnya.
"Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elite apalagi
buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi," demikian Din Syamsuddin.
