Kebijakan BLT Era SBY Dipakai Jokowi, Demokrat: Anggap Saja Sebagai Pembenaran Salah Pandang Pada Masa Lalu

Program bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang diberlakukan pada hari ini, Kamis (27/8) disambut baik oleh DPP Partai Demokrat.

Pasalnya, kebijakan BLT pernah dilakukan era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bedanya, BLT pada era SBY banyak mendapat kritik dari PDIP sebagai oposisi yang kini menjadi penyokong utama pemerintahan Presiden Joko Widodo.  

"Kami menyambut baik kebijakan pemerintah (BLT). Memang benar bahwa saat Bapak SBY melakukan kebijakan BLT dulu, pihak oposisi di kala itu mengkritisi kebijakan tersebut," ujar Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/8).

"Sehingga kalau ada pihak yang dulu mengkritisi kebijakan ini kemudian sekarang menjalankannya, anggap saja bahwa ini merupakan pembenaran mereka atas kesalahan pandangan yang dipahaminya dulu," sambungnya.

Padahal, kata Ossy, kebijakan BLT ini sangat lazim diberlakukan di negara-negara di dunia dengan sebutan kebijakan “cash transfer”.

Hasilnya sangat nyata, setelah dilanda krisis 2008 di mana pertumbuhan ekonomi drop menjadi 4,6 persen, berhasil ditingkatkan menjadi 6,2 persen di tahun 2009 dan bahkan menjadi 6,5 persen di tahun 2010.

"Secara keseluruhan, Bapak SBY berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi 6 persen, peningkatan pendapatan perkapita hampir 400 persen, menurunkan angka kemiskinan dari 16,7 persen menjadi 10,89 persen dan menurunkan angka pengangguran dari 11 persen menjadi 5,7 persen," bebernya.

Ossy menambahkan, kebijakan menggelontorkan berbagai stimulus bagi masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19 ini sesuai dengan arah perjuangan Partai Demokrat sebagaimana arahan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Yakni, agar dapat mengatasi dua masalah utama antara lain mengatasi tingginya penyebaran virus Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

"Kami yakin jika kebijakan BLT dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran maka akan dapat menjaga konsumsi rumah tangga rakyat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

"Intinya, Partai Demokrat sangat mendukung apapun kebijakan pemerintah yang dapat meringankan beban perekonomian rakyat. Yang penting, implementasinya dilakukan dengan baik, transparan dan akuntabel," demikian Ossy Dermawan.