Berita

Ketua DPD RI yang juga mantan Ketua Badan Tim Nasional PSSI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengomentari soal naturalisasi pesepak bola di Indonesia/Istimewa

Sepak Bola

Naturalisasi Pesepakbola Muda Berpolemik, Begini Pandangan LaNyalla

RABU, 26 AGUSTUS 2020 | 20:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kabar PSSI akan melakukan naturalisasi terhadap lima remaja asal Brasil terus menjadi isu hangat di dunia olahraga.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pun angkat bicara. Menurutnya, terkait naturalisasi yang datang dari insisiatif PSSI diharapkan ada relevansinya.

“Nasionalisme itu sekarang sudah bergaul dengan humanisme. Jadi sebenarnya naturalisasi itu bukan lagi soal halal atau haram di dunia olahraga. Sehingga seharusnya tidak menjadi kontroversi. Hanya, memang harus ada relevansinya," ujar La Nyalla Mattalitti, Rabu (26/8).


"Artinya naturalisasi yang datang dari inisiatif federasi, hanya relevan jika pemain tersebut ada hubungan sejarah atau darah keturunan,” sambung mantan Ketua Badan Tim Nasional PSSI itu.

Hal itu akan berbeda bila inisiatif itu datang dari individu atlet itu sendiri. Karena itu, kata LaNyalla, PSSI harus mendengarkan pendapat dari masyarakat.

"Sebab yang saya dengar, lima pemain muda asal Brazil yang sekarang dititipkan untuk main di sejumlah klub di Indonesia itu inisiatif PSSI. Maka, wajib mempertimbangkan faktor relevansi tadi,” tandas Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Dalam Statuta FIFA terkait FIFA Eligibility Rules di pasal 7, lima pemain itu memang tidak memenuhi salah satu dari empat syarat relevansi naturalisasi, yakni pemain lahir di negara bersangkutan, atau salah satu orang tua kandung pemain lahir di negara tersebut, atau kakek/nenek sang pemain lahir di negara tersebut, dan atau pemain telah menetap di negara tersebut selama lima tahun, terhitung saat usianya mencapai 18 tahun.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya