Ketua KPK Firli Bahuri/Net
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan enam program yang dirasa berdampak paling besar bagi Indonesia dalam strategi nasional pencegahan korupsi.
Hal itu disampaikan Firli Bahuri saat sambutan pembukaan di acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020 di gedung penunjang pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/8).
Firli menjelaskan, sesuai dengan Perpres 54/2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi dengan tiga fokus area. Pertama, perizinan dan tata niaga. Kedua, keuangan negara. Ketiga, penegakkan hukum dan reformasi birokrasi.
"Terkait dengan itu, maka kita sudah merumuskan 6 program yang dipilih sebagai progres kita karena dirasa berdampak paling besar bagi Indonesia,†ujarnya.
“Pertama adalah utilisasi NIK, kedua adalah e-katalog dan market place untuk pengadaan barang jasa, uang desa, penerapan manajemen anti suap, online single sub mission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha, yang terakhir adalah reformasi birokrasi," sambung Firli Bahuri.
Aksi Nasional Pencegahan Korupsi kata Firli dilaksanakan oleh 54 kementerian/lembaga, 34 provinsi, 508 kabupaten/kota secara nasional mencapai 58,52 persen kategori baik.
"Dari pelaksanaan 6 program tersebut kami laporkan juga kepada Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati. Berbagai program setidak-tidaknya ada 6 program yang kami rumuskan strategi. Satu, pencapaian utilisasi NIK tercapai 68,07 persen. Dua, e-katalog dan market place untuk pengadaan barang jasa, pencapaian 61,79 persen," jelas Firli.
"Tiga, praktik bank baik keuangan desa tercapai 83,33 persen. Penerapan manajemen anti suap 66,75 persen, online single sub mission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha 47,15 persen, reformasi birokrasi dengan capaian 65,06 persen," sambung Firli.
Dalam acara ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang mengikuti acara dan memberikan sambutan melalui video online.
Selain itu, acara ANPK ini juga diikuti oleh 596 peserta terdaftar yang terdiri dari 54 kementerian/lembaga, 34 gubernur, 508 bupati/walikota dan yang hadir di ruang KPK sebanyak 70 orang undangan. Selebihnya, mengikuti acara secara virtual.
