Tolak Penobatan, Keluarga Besar Kesultanan Cirebon Desak Takhta Diserahkan Kepada Trah Sunan Gunung Jati

Polemik yang melanda Kesultanan Kasepuhan Cirebon tampaknya akan makin panas. Menyusul kabar rencana penobatan Luqman Zulkaedin sebagai Sultan Sepuh XV menggantikan almarhum ayahnya, Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati (PRA) Arief Natadiningrat.

Prosesi penobatan Sultan melalui upacara Jumenengan rencananya dilaksanakan pada Minggu (30/8) mendatang di Keraton Kasepuhan. Bertepatan dengan peringatan 40 hari wafatnya Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat.

Namun demikian, menjelang penobatan Luqman Zulkaedin sebagai Sultan Sepuh XV Keraton Kasepuhan, beberapa pihak dari keluarga besar Kesultanan Cirebon justru menyampaikan sikap penolakan.

Patih Kesultanan Kacirebonan, Pangeran Tomy Iplaludin Dendabrata mengatakan, pernyataan sikap tersebut disampaikan karena pihak keluarga besar menghendaki agar takhta Kesultanan Kasepuhan dikembalikan kepada trah atau keturunan langsung Syekh Syarief Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati.

Ia mengungkapkan, pernyataan yang disampaikan merupakan sikap dari beberapa keluarga besar Kesultanan Cirebon. Baik dari Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Keraton Kaprabonan, Mertasinga, hingga Keraton Kasepuhan.

“Kami keturunan Kesultanan Cirebon yang garis keturunan langsung dari Syekh Syarief Hidayatullah berkewajiban meluruskan nasab Syekh Syarief Hidayatullah,” ucapnya usai berziarah di makam Sunan Gunung Jati, Selasa malam (25/8).

Oleh sebab itu, ia menegaskan, pihaknya tidak bertanggungjawab terkait adanya indikasi akan dinobatkannya Luqman Zulkaedin sebagai Sultan Sepuh XV di Kesultanan Kasepuhan, menggantikan almarhum Sultan Sepuh XIV Arief Natadiningrat.

“Kami tidak bertanggungjawab atas penobatan saudara Luqman Zulkaedin sebagai Sultan Kasepuhan karena yang bersangkutan bukan nasab atau keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati,” tukasnya, dilansir Kantor Berita RMOLJabar.

Berkenaan dengan persoalan tersebut, ia pun meminta kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah untuk tidak ikut terlibat dan berpihak dalam masalah internal keluarga Kesultanan Cirebon.