Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjadi kader PDI Perjuangan/Net
Peran mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipertanyakan di tubuh perusahaan BUMN yakni di PT Pertamina (Persero).
Pertanyaan itu semakin muncul karena Pertamina tidak kunjung menjadi lebih baik meski ada Ahok di perusahaan tersebut.
Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, inkonsistensi Pertamina dalam meraup laba ternyata sudah terlihat dari beberapa tahun lalu dan trendnya turun terus.
Dimana, Pertamina mencatat laba bersih perusahaan 2,1 miliar dolar AS pada 2019. Berdasarkan prognosa kinerja keuangan Pertamina di tahun buku 2019, angka tersebut diproyeksikan turun 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan laba bersih tersebut, kata mantan Sekjen ProDem itu, karena tidak lepas dari capaian pendapatan Pertamina yang juga anjlok dari 57,9 miliar dolar AS pada 2018 menjadi 52,4 miliar dolar AS di 2019 dalam prognosa tahun lalu.
Dan berlanjut pada semester I 2020 ini, Pertamina mengalami kerugian sebesar 767,92 dolar AS atau setara dengan Rp 11,33 triliun.
"Lantas yang jadi pertanyaan, ada Ahok di Pertamina gunanya apa?" ujar Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/8).
"Restrukturisasi dan rencana IPO pun Ahok diam aja, padahal sebagai komisaris utama dia bisa menolak dan memberikan pendapat lain terkait rencana penjualan saham subholding hulu, kilang/pengolahan, pemasaran dan suplai chain yang menjadi ciri ke istimewaan perusahaan minyak negara/NOC," jelas dia menambahkan.
Satyo Purwanto mengungkapkan, keberadaan Ahok kurang lebih 9 bulan ini di Pertamina sangat disayangkan karena kinerjanya hingga saat ini tidak signifikan.
"Harusnya dia bisa jadi endorser untuk mengembalikan kejayaan Pertamina sebagai perusahaan minyak kelas dunia dan melawan setiap upaya pelemahan Pertamina dengan menolak restrukturisasi dan IPO subholding," tutupnya.
