Keadilan Belum Didapat, Ratusan Petani Simalingkar Dan Sei Mencirim Kembali Geruduk Istana Negara

Ratusan petani asal Desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara, kembali menggeruduk Istana Negara, Jakarta, Selasa pagi ini (25/8).

Para petani dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) yang tergabung dalam Gerbang Tani itu melakukan longmarch dari Kantor YTKI di Jalan Gatot Subroto menuju Istana Negara.

Dewan Pembina sekaligus Koordinator Aksi Gerbang Tani, Aris Wiyono mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan aksi unjuk rasa dan menuntut hak atas tempat tinggal dan lahan petani yang dirampas perusahaan plat merah PTPN II.

Terlebih, saat aksi kemarin, utusan Istana yang diwakili oleh Deputi IV KSP menjanjikan tuntutan para petani diselesaikan dalam dua hari, terhitung sejak Senin kemarin (24/8).

"Kita tetap akan datang sampai ditemui Presiden dan diselesaikan," tegas Aris kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (25/8).

Aris menambahkan, pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk memberikan redistribusi tanah bagi petani Simalingkar dan Sei Mencirim agar para petani dapat melangsungkan hidup bersama hingga cucunya kelak.

Para petani mendesak Presiden Jokowi segera memerintahkan para pembantunya untuk menyelesaikan konflik agraria petani Simalingkar dan Sei Mencirim dengan PTPN II.

"Presiden segera memerintahkan kepada para Kementerian terkait agar mengembalikan tanah yang telah dirampas oleh PTPN II sebagai perusahaan negara," ucap Aris menekankan.

Ratusan petani ini sebelumnya telah berjalan kaki selama 41 hari dari Medan menuju Jakarta. Mereka telah menempuh jarak 1.800 km dan tiba di Jakarta pada Jumat lalu (8/8). Di Jakarta, ratusan petani ini mencari keadilan dengan melakukan audiensi ke Kementerian BUMN hingga Kementerian ATR/BPN.

Sekadar informasi, upaya penyelesaian konflik agraria yang telah diperjuangkan sejak puluhan tahun lalu itu tidak pernah membuahkan hasil, mulai tingkat kabupaten hingga provinsi.

Sehingga para petani ini berharap Kepala Negara bisa menjadi solusi dari masalah yang menimpa mereka.

Konflik antara petani dua desa dengan PTPN II ini terjadi di atas tanah seluas 1.704 hektare. Rinciannya, 854 hektare terjadi di Desa Simalingkar dan 850 hektare di Desa Sei Mencirim.