Kampung Susun Akuariun Bisa Jadi Contoh Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak akan menjadi pengelola terhadap hunian tingkat bagi warga Kampung Akuarium.

Sebaliknya, masyarakat setempat akan dibina untuk pengelolaan wilayahnya secara mandiri.

Demikian kata anggota TGUPP DKI Jakarta Angga Putra Fidrian saat menjadi narasumber dalam zoominar dengan tema “Kampung Akuarium Langgar Aturan? Antara Beneran Paham atau Sok Paham”.

"Kalau Pemprov bangun rusun umum, biasanya itu menunjuk Dinas Perumahan dalam hal ini unit pengelolaan rusun sewa untuk jadi pengelola. Tapi, dalam konteks Kampung Akuarium ini, justru yang didorong adalah bagaimana pengelolaan tersebut berbasis masyarakat," ujarnya lewat aplikasi Zoom Cloud Meeting, Senin (24/8)

Dia menjelaskan, nantinya di Kampung Akuarium akan dibentuk sebuah koperasi yang dinamakan Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri. Melalui koperasi ini, warga akan mengelola hunian tingkat atau rumah susun yang ditempati warga Kampung Akuarium.

Menurut Angga, dengan pelatihan yang cukup bagi warga setempat, bisa saja Kampung Akuarium menjadi kampung percontohan di beberapa wilayah lain.

Anak buah Gubernur Anies Baswedan itu pun menyinggung sejumlah negara yang membina kampung-kampung untuk menjadi mandiri mengelola wilayah mereka.

"Di negara-negara lain pengelolaan berbasis warga itu sudah banyak. Jadi Jakarta bisa, dimulai di Kampung Akuarium, di mana warga buat SOP. SOP tentang pengelolaan, penghuninya segala macam, itu yang dikembangkan sama teman-teman Kampung Akuarium," tandasnya.