Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Andri Yansyah/Net
Ternyata banyak kantor pemerintahan di Jakarta yang karyawannya terpapar Covid-19. Kantor-kantor pemerintahan tersebut telah melapor dan melakukan penutupan sementara secara mandiri.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Andri Yansyah, kepada wartawan, Sabtu (22/8).
"Banyak. Dari kementerian itu mau enggak mau sudah harus lapor dan sudah melakukan
lockdown kok, banyak sekali. Dari perkantoran kementerian, bahkan dari pemda juga banyak," kata Andri.
Selain menutup sementara aktivitas secara mandiri, pegawai kantor pemerintahan yang terpapar juga langsung melakukan isolasi. Para pegawai lainnya pun diwajibkan untuk menjalani rapid test maupun swab test.
"Contoh kayak Dinas PPKUKM, UPT Meteorologi itu kemarin sempat terpapar ada sekitar 15, tetapi kita sudah
lockdown dan orang-orangnya yang positif kita lakukan isolasi mandiri," ucapnya, dilansir
Kantor Berita RMOLJakarta.
Sementara itu, Disnakertransgi akan kembali menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan di kantor dan perusahaan.
Hal ini berhubungan dengan diterbitkannya aturan mengenai denda progresif yang dirilis Gubernur DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
"Sekarang dengan sudah berlaku pergub baru berarti kan aturan mainnya beda makanya saya bilang tadi kami akan mensosialisasikan baik kepada kantor pemeritahan. Nanti kita informasikan termasuk juga kantor BUMN BUMD," ujar Andri.
"Supaya kantor pemerintah bisa dijadikan contoh penerapan protokol Covid kepada perusahaan swasta yang kain," tutup Andri.
