Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Prof. Didik J. Rachbini/Net
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai dana promo media sosial yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp 1,1 triliun juga telah dipelototi sejak lama oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
Dalam dialog politik ekonomi bertajuk "KPK dan Hukum Ekonomi" yang disiarkan melalui akun Instagram @DidikRachbini Sabtu (22/8), Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Prof. Didik J. Rachbini mengaku memiliki hasil riset yang serupa dengan ICW yang menyebut kepolisian mendapat kucuran dana paling banyak dari pemerintah untuk promo medsos.
Ekonomi senior Institute Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan, anggaran promo media sosial yang diberikan ke Kepolisian mencapai Rp 937 miliar totalnya sejak 2014 hingga 2020 sekarang.
Di mana rinciannya, pada tahun 2014 dicairkan Rp 609 juta, 2015 sebanyak Rp 5,3 miliar, 2016 sebesar Rp 606 juta, 2017 mencapai Rp 535,9 miliar, 2018 sebanyak Rp 247,6 miliar, 2019 sebesar Rp 183,6 miliar, dan 2020 mencapai Rp 322,3 miliar.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan hasil temuannya tentang data penggelontoran dana dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dalam paparannya, ICW menyebut pengeluaran terbanyak untuk nilai paket pengadaan adalah dengan nilai Rp 535,9 miliar pada 2017 dan Rp 322,3 miliar pada 2020.
Peneliti ICW, Egi Primayogha mengatakan jika berdasarkan kata kunci ditemukan bahwa aktivitas digital banyak dilakukan melalui media sosial.
"Ada 68 paket pengadaan dengan kata kunci 'media sosial' dengan total anggaran Rp 1,16 triliun," ucap Egi pada Jumat, (21/8).
Sementara anggaran untuk menggunakan jasa influencer mencapai Rp 90,45 miliar. Kemudian Rp 2,55 miliar untuk konsultan komunikasi, Rp 9,64 miliar untuk kampanye online, Rp 4,22 miliar untuk media.
Selain itu ada pula dana Rp 19,21 miliar untuk kampanye digital, Rp 4,18 miliar untuk media online, Rp 344,3 juta untuk YouTube, dan Rp 2,5 miliar untuk branding.
