Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen/Net

Politik

Gus Nabil Minta FKP2B Pahami Dulu Isi RUU BPIP Sebelum Nyatakan Penolakan

JUMAT, 21 AGUSTUS 2020 | 11:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pihak-pihak yang menyatakan penolakan terhadap RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diminta untuk membaca secara utuh isi dari RUU tersebut.

Apalagi, RUU itu merupakan respons pemerintah atas aspirasi warga yang menginginkan perubahan dari RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (21/8).


"Penting memahami komprehensif RUU BPIP. Sebaiknya, semua pihak yang ingin mengkritik RUU BPIP, pahami dulu konteks dan isinya. Tidak sekadar menyampaikan argumentasi yang ahistoris, tapi juga salah logika," ujar Nabil Haroen.

Menurut Gus Nabil, sapaan akrab politisi PDI Perjuangan itu, penolakan dari Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) terhadap RUU BPIP itu tidak bisa didasari oleh justifikasi bahwa RUU BPIP berpotensi mengancam keberagaman dan pentingnya BPIP diisi oleh orang yang kompeten.

"Pancasila itu milik semua golongan, begitu juga dengan Indonesia kita. Meski fakta bahwa Islam merupakan mayoritas, tidak berarti kita meminggirkan yang minoritas. Justru, yang mayoritas harus dengan kesadaran tinggi mengayomi minoritas," tuturnya. 

"Nah, kalau ada kekhawatiran BPIP diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, kan semua ada mekanisme pemilihan pimpinan dan tim. Itu kewajiban kita semua untuk menjaga agar orang-orang yang ditunjuk sebagai pimpinan BPIP, bekerja dengan baik," imbuh Gus Nabil.

Terlebih, kata ketua umum PP Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) itu, RUU BPIP merupakan respon pemerintah atas aspirasi warga, yang menginginkan perubahan dari RUU HIP.

"Semua point-point aspirasi-aspirasi lintas kelompok, sebagian besar sudah termaktub di RUU BPIP. Jadi, jawabannya jelas dan clear, itu respon dari aspirasi, yang menunjukkan komitmen pemerintah," tegasnya.

"Nah, jika ada yang tidak puas dengan RUU BPIP, maka kita diskusikan lagi. Tapi, diskusinya terkait konten, terkait subtansi. Kalau yang disasar itu selain konten, berarti hanya ingin ramai, berarti itu bukan perkara subtansi," demikian Gus Nabil. 

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya