Berita

Panglima TNI Hadi Tjahjanto/Net

Politik

Jasanya Disamakan Dengan Tito, Peluang Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Terbuka Lebar

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020 | 16:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kabar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju terus bergulir.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengklaim pihaknya menerima info dari beberapa sumber dekat Istana bahwa sekitar 11 hingga 18 anggota anggota kabinet akan dirombak setelah pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Dari 11 hingga 18 anggota kabinet yang akan direshuflle itu Panglima Hadi disebut bakal menggantikan posisi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Prabowo digeser ke Menteri Pertanian.


Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, kemungkinan Marsekal Hadi Tjahjanto akan mengisi jabatan menteri sangat terbuka lebar.

Pasalnya, terjadi rotasi jabatan seperti itu pernah dilakukan Presiden Jokowi kepada mantan Kapolri Tito Karnavian yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ini lantaran keduanya dianggap berjasa pada PIlpres 2019 lalu oleh Jokowi.  

"Hadi mungkin saja jadi menteri. Karena dia memang berjasa di Pilpres. Karena Pilpres dianggap suskes bagi Jokowi. Tito mantan Kapolri dapat Mendagri. Hadi, nanti kalau sudah mantan Panglima TNI juga bisa saja diganjar menteri juga," kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (20/8).

Dari info yang diperoleh IPW, sambung Neta, sedikitya ada 11 menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18. Di antaranya Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora, Mendikbud, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, Menaker, Mensos, Menteri Kominfo, Menkes, Menteri Perindustrian, Meneg BUMN, Menteri Agama, Kepala Bulog.

Neta menyebutkan, reshuffle kabinet dilakukan pasca pergantian Panglima TNI. Pasalnya, kata Neta, Marsekal Hadi Tjahjanto disebut-sebut bakal masuk ke dalam jajaran kabinet kerja periode kedua.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya