Berita

Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono/Net

Politik

Ketimbang Gabung Kabinet Jokowi, AHY Disarankan Besarkan Demokrat Hadapi 2024

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020 | 15:57 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Isu kocok ulang kabinet atau reshuffle terus bergulir. Belakangan kabar Menteri agar tak meninggalkan ibukota Jakarta makin menguatkan adanya pergantian pembantu Presiden Jokowi.

Terbaru, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut sebanyak 11 hingga 18 posisi Menteri akan diganti dan terdapat beberapa nama baru seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Sandiaga Salahudin Uno.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan, dua nama baru yaitu Hadi Tjahjanto dan Sandiaga Uno dinilai sah saja jika kemudian bergabung ke dalam kabinet Presiden Jokowi, karena secara afiliasi kini keduanya bebas dari kepentingan politik.


Namun Dedi menyayangkan, jika putra sulung mantan Presiden SBY itu ikut bergabung atas apapun alasannya, baik permintaan Presiden Jokowi atau pengajuan Partai Demokrat.

“AHY memimpin parpol dan tentu lebih berpeluang untuk membesarkan Demokrat menghadapi kontestasi 2024,” kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/8).

Dedi menyarankan, sebaiknya AHY yang saat ini menjabat Ketua Umum Demokrat menimbang secara cermat sisi politisnya.

Menurut Dedi, jika kemudian Demokrat bergabung ke dalam koalisi pemerintah maka hampir dipastikan partai oposisi minim karena hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“AHY ada baiknya menimbang sisi politis karena pilihannya berada di Parpol, 2024 oposisi minim pesaing, sementara PKS sendiri hingga hari ini belum mengemuka tokoh yang potensial diusung,” urai Dedi.

Fakta politik itu, kata Dedi perlu diambil momentum oleh Demokrat untuk tetap di luar Pemerintahan demi menjaga populisme Parpol di 2024.

Meski demikian, Dedi tak menampik bahwa peluang AHY masuk atau ditarik ke kabinet sangat kecil.

“Jika memang diperlukan tambahan mitra koalisi, justru PAN lebih berpeluang. Sandiaga Uno jauh lebih memungkinkan, baik dari sisi kapasitas maupun afiliasi politik. Sehingga koalisi pemerintah akan lebih nyaman jika Sandiaga masuk. Hanya saja, ini bergantung Presiden memandang perlu tidaknya reshufle dalam pertimbangan politik,” demikian Dedi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya