Berita

Unjuk rasa menolak normalisasi hubungan UEA dan Israel di Palestina/Net

Dunia

Fatah Dan Hamas Bersatu: Katakan Tidak Untuk Normalisasi UEA-Israel

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020 | 08:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Fatah dan Hamas bersatu mengecam normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. Mereka menyebutnya sebagai tikaman dari belakang atas perjuangan bangsa Palestina.

Ratusan orang berkumpul di Palestina melakukan protes atas kesepakatan damai UEA-Israel pada Rabu (19/8). Para tokoh dari dua kelompok yang kerap bersitegang tersebut menyuarakan penolakan mereka terhadap langkah Israel.

"Langkah Emirat adalah tikaman yang menyakitkan dan pelanggaran yang mencolok dari Prakarsa Perdamaian Arab," ujar Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, mengutip Anadolu Agency.


"Perlawanan Palestina adalah alat umum untuk menghadapi pendudukan (Israel)," sambungnya.

Sehari sebelumnya, Selasa (18/8), Presiden Mahmoud Abbas bertemu dengan para perwakilan kelompok-kelompok Palestina di Ramallah untuk membahas dampak dari perjanjian UEA-Israel.

Pemimpin Hamas, Hassan Yousef yang terkemuka di Tepi Barat, mengesaskan pihaknya tidak akan mengizinkan siapa pun untuk melanggar hak, tanah, dan situs suci bangsa Palestina.

Senada, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Wasel Abu Yousef menggarisbawahi bahwa rakyat Palestina akan selalu menolak setiap kesepakatan yang bertujuan untuk merampas hak mereka.

"Langkah UEA baru-baru ini melukai perjuangan rakyat kami. Ini adalah langkah pengkhianatan yang mengkhianati tujuan dan situs suci kami," ujar Yousef.

Normalisasi hubungan antara UEA dan Israel sendiri diumumkan pada pekan lalu oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump sebagai mediator.

UEA menjadi negara Teluk pertama dan negara Arab ketiga, setelah Mesir dan Yordania, yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya