Haris Rusly Moty: Menteri Nadiem Diduga Antek Kartel Penambang Data

Dunia pendidikan Tanah Air kembali dikejutkan dengan sepak terjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di bawah komando Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim.

Kali ini, Kemendikbud disorot mengenai kebijakan yang belum lama ini diluncurkan, yakni Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah (SIPLah) yang menggandeng beberapa mitra usaha.

"Mendikbud Nadiem Makarim diduga antek kartel penambang data," kata aktivis Haris Rusly Moty di akun Twitternya, Selasa (18/8).

Hal itu ia ungkapkan berkenaan dengan keberadaan SIPLah yang menggandeng beberapa mitra usaha. Setidaknya, saat ini sudah beberapa perusahaan yang menjadi mitra, di antaranya Blanja.com, Blibli.com, TokoLadang, PT Eureka BookHouse, PesonaEdu, dan Inti.

Namun demikian, Haris Rusly berujar bahwa keputusan menggandeng beberapa mitra tersebut rentan disalahgunakan. Terlebih beberapa waktu belakangan publik Tanah Air dihebohkan dengan kasus dugaan kebocoran data salah satu situs jual beli onlin serupa Blibli.com.

"Melalui SIPLah, sekolah diperintahkan gunakan dana BOS untuk pengadaan barang & jasa melalui aplikasi Blibli. Belanja barang jasa melalui LKPP (e-Katalog) di-stop," tandasnya.