Potret kemiskinan di tanah air/Net
Masalah ekonomi menjadi sorot pandang pertama dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang pada hari ini, Selasa (18/8) akan mendeklarasikan diri dan mengeluarkan maklumat di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta.
KAMI menilai pembangunan ekonomi nasional telah gagal dalam membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk impor.
Pemerintah juga gagal dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masalah ekonomi semakin runyam lantaran utang luar negeri yang kian membengkak, produk impor bertebaran, dan puncaknya laju ekonomi mengalami kontraksi di angka minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.
“Tentu ini membawa dampak buruk bagi melemahnya daya beli rakyat, menurunnya ketersediaan bahan pangan, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, diiringi oleh timpangnya struktur kepemilikan rakyat secara proporsional terhadap sumberdaya ekonomi, produksi dan distribusi,†bunyi Maklumat Menyelamatkan Indonesia dari KAMI yang diterima redaksi, Selasa (18/8).
KAMI juga mencatat bahwa sebelum Covid-19 mewabah, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tidak kurang dari 100 juta jiwa. Sementara rakyat yang menderita lapar kronis mencapai 22 juta jiwa.
“Sementara kontraksi ekonomi akibat Covid-19 telah membuat jumlah dan tingkat penderitaan rakyat miskin serta mereka yang mengalami kelaparan meningkat tajam,†sambung keterangan yang turut mencantumkan 153 nama deklarator KAMI tersebut.
Kegagalan pemerintah, dalam catatan KAMI telah terjadi sebelum pandemik Covid-19, dengan tingginya utang pemerintah, termasuk utang BUMN yang juga diperas untuk melangengkan kekuasaan, membengkaknya defisit anggaran, defisit perdagangan dan defisit neraca berjalan,
Selain itu, investasi korporasi domestik dan asing, seringkali menjadi alat untuk invasi ekonomi politik, intervensi, infiltrasi, dan intimidasi.
Kondisi ini semakin memburuk akibat adanya pandemik Covid-19 dan ketidakmampuan pemerintah menanggulangi dampak ekonominya.
Pengelolaan keuangan atau anggaran negara yang buruk juga dibuktikan oleh ambisi membangun proyek-proyek mercusuar, seperti infrastruktur dan ibukota baru, sementara anggaran penanggulangan krisis diambil dari dana-dana yang merupakan hak milik rakyat.
Pembangunan ekonomi selama ini tidak berpihak kepada rakyat kecil. Tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar.
Indonesia menjadi negara nomor empat paling timpang, yang ditandai keberadaan segelintir orang super kaya, menguasai kekayaan negara hampir secara mutlak.
“Satu persen penduduk terkaya menguasai separuh kekayaan negara dan empat orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan gabungan kekayaan 100 juta penduduk miskin. Dengan dalih menanggulangi pandemik Covid-19, Pemerintah justru mengucurkan dana untuk membantu korporasi besar dan BUMN yang sudah merugi sebelum Covid-19 terjadi,†lanjut maklumat itu.
KAMI khawatir, pembangunan ekonomi yang mengandalkan utang, baik luar negeri maupun dalam negeri, serta kecanduan impor akan membuat beban rakyat semakin bertambah, termasuk generasi mendatang yang sejak lahir telah turut serta menanggung utang yang besar.
Kecanduan impor telah menghancurkan kedaulatan pangan dan kemandirian industri nasional, yang tercermin dari makin merosotnya sumbangan sektor industri manufaktur pada produk domestik bruto.
Menghadapi resesi ekonomi yang tengah berlangsung, dan potensial melahirkan depresi ekonomi, pemerintah terlihat tidak siap dengan mekanisme pertahanan diri (self defence mechanism).
Dalam keadaan demikian, seyogyanya pemerintah sebagai pemangku amanat kekuasaan pemerintahan, lebih mengutamakan keselamatan rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Jika hal ini tidak dilakukan pemerintah, resesi dan depresi ekonomi akan meruntuhkan negara dan membawa kapal Indonesia karam. Oleh karena itu perlu penyelematan,†demikian sorotan KAMI di bidang ekonomi.
