Berita

Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko dan Presiden Rusia, Vladimir Putin/Net

Dunia

Hati-hati, Bantuan Keamanan Putin Ke Belarusia Bisa Jadi Invasi

SENIN, 17 AGUSTUS 2020 | 17:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Bantuan keamanan yang dijanjikan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin untuk menangani protes besar-besaran di Belarusia tidak lain merupakan sebuah langkah invasi.

Demikian yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Lithuania, Linas Linkevicius kepada wartawan di Vilnius pada Senin (17/8), seperti dikutip Reuters.

"Tidak ada alasan untuk dukungan militer dari Rusia, dan tidak ada alasan hukum atau alasan lain untuk itu. Ini akan menjadi invasi ke negara itu dan akan menghancurkan jejak terakhir kemerdekaannya," ujar Linkevicius.


“Rusia akan mengambil risiko besar jika melakukannya, dalam menghadapi apa yang sedang terjadi di Belarus, dalam menghadapi dukungan rakyat. Harus diketahui bahwa invasi tidak akan dibenarkan, baik secara hukum, moral, atau politik,” tambahnya.

Pada Minggu (16/8), Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko mengatakan ia telah meminta bantuan Putin melalui sambungan telepon pada Sabtu (15/8). Setelah itu, Lukashenko mengungkap kepada para pemimpin militer, Putin telah menawarkan bantuan komprehensif untuk memastikan keamanan Belarusia.

Pemimpin "otoriter" Belarusia tersebut mengatakan, protes besar-besaran di negaranya tidak hanya diakibatkan oleh sengketa pemilu, melainkan ada campur tangan Barat, walaupun ia tidak menyebutkan nama negara secara spesifik.

Protes di Belarusia terjadi untuk menolak hasil pemilu pada 9 Agustus 2020, di mana Lukashenko dinyatakan menang telah dengan lebih dari 80 persen suara.

Para pengunjuk rasa, oposisi, dan sejumlah pengamat meyakini pemilu tersebut telah dicurangi. Alhasil, puluhan ribuan warga turun ke jalan menuntut pengunduran diri Lukashenko.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya