Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko dan Presiden Rusia, Vladimir Putin/Net
Bantuan keamanan yang dijanjikan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin untuk menangani protes besar-besaran di Belarusia tidak lain merupakan sebuah langkah invasi.
Demikian yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Lithuania, Linas Linkevicius kepada wartawan di Vilnius pada Senin (17/8), seperti dikutip Reuters.
"Tidak ada alasan untuk dukungan militer dari Rusia, dan tidak ada alasan hukum atau alasan lain untuk itu. Ini akan menjadi invasi ke negara itu dan akan menghancurkan jejak terakhir kemerdekaannya," ujar Linkevicius.
“Rusia akan mengambil risiko besar jika melakukannya, dalam menghadapi apa yang sedang terjadi di Belarus, dalam menghadapi dukungan rakyat. Harus diketahui bahwa invasi tidak akan dibenarkan, baik secara hukum, moral, atau politik,†tambahnya.
Pada Minggu (16/8), Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko mengatakan ia telah meminta bantuan Putin melalui sambungan telepon pada Sabtu (15/8). Setelah itu, Lukashenko mengungkap kepada para pemimpin militer, Putin telah menawarkan bantuan komprehensif untuk memastikan keamanan Belarusia.
Pemimpin "otoriter" Belarusia tersebut mengatakan, protes besar-besaran di negaranya tidak hanya diakibatkan oleh sengketa pemilu, melainkan ada campur tangan Barat, walaupun ia tidak menyebutkan nama negara secara spesifik.
Protes di Belarusia terjadi untuk menolak hasil pemilu pada 9 Agustus 2020, di mana Lukashenko dinyatakan menang telah dengan lebih dari 80 persen suara.
Para pengunjuk rasa, oposisi, dan sejumlah pengamat meyakini pemilu tersebut telah dicurangi. Alhasil, puluhan ribuan warga turun ke jalan menuntut pengunduran diri Lukashenko.
