Berita

pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin/Net

Politik

Artis Dibayar Kampanyekan Omnibus Law, Pengamat: Ini Bahaya!

MINGGU, 16 AGUSTUS 2020 | 10:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Di tengah ramainya penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas di DPR, sejumlah publik figur justru ikut mengkampanyekan RUU tersebut.

Lewat media sosial, para pesohor tersebut mengkampanyekan tagar #IndonesiaButuhKerja. Diduga, mereka mendapat imbalan sebesar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per unggahan sebagaimana diungkap musisi Ardhito Pramono.

Jika hal tersebut benar, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyayangkan apa yang dilakukan pemerintah karena terkesan memanfaatkan pihak ketiga.


"Ini bahaya, menggolkan sesuatu namun dengan menghalalkan segala cara. Dengan cara bayar-membayar pihak ketiga," tegas Ujang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/8).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu meminta kepada pemerintah untuk tidak membodohi buruh dan rakyat dengan cara memanfaatkan artis atau influencer untuk kepentingan tertentu.

Belakangan sejumlah artis mengaku bahwa mereka baru mengetahui kampanye tersebut untuk memuluskan omnibus law. Sebagian mereka dikabarkan berencana untuk mengembalikan uang yang didapatnya dari kampanye itu.

"Tindakan para artis yang tak tahu dan ingin mengembalikan uang tersebut merupakan tindakan mulia," puji Ujang Komarudin.

Sementara itu, saat hal ini dikonfirmasi kepada Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman enggan memberi jawaban. Dia mengaku sedang sibuk mengurus gladi resik mempersiapkan HUT Ke-75 Republik Indonesia.

"Kami lagi fokus mempersiapkan 17 Agustus. Doakan semoga sukses ya," singkatnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya