Berita

Diskusi soal IPO Pertamina/RMOL

Politik

Keuangan Pertamina Berdarah-darah, Marwan Batubara Desak Jokowi Anggarkan Subsidi Dari APBN

SABTU, 15 AGUSTUS 2020 | 20:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana menjual (IPO) subholdingnya ke bursa saham, mulai menuai beragam respons dari berbagai pihak.

Kebijakan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang ditolak oleh Serikat pekerja Pertamina itu mendapat sorotan dari pengamat pertambangan, Marwan batubara.

Marwan Batubara mengungkap keuangan PLN dan Pertamina yang jatuh diduga akibat politik pencitraan Joko Widodo dalam rangka pemilihan presiden (Pilpres) 2019, salah satunya melalui kebijakan agar BUMN menanggung dana subsidi.

"Jadi Jokowi itu, supaya terlihat baik di mata publik, maka dia membuat pencitraan supaya BUMN ini menanggung dana subsidi. Kalau memang mau menanggung BBM ini tidak naik ya silahkan saja, tetapi harus ada anggaran di APBN seperti di zaman Pak SBY itu berlangsung." kata Marwan Batubara saat diskusi publik dan webinar yang digelar oleh Lembaga Kajian Strategis Nusantara, Sabtu (15/8).

Membandingkan dengan era Sby, Marwan menjelaskan, di era Jokowi, pemerintah sudah tertolong dengan harga minyak dunia yang rendah, rata rata berkisar di bawah 40 dolar per barel jika dibandingkan dengan era SBY di tahun 2009-2104 yang rata rata 93 dolar per barel.

Marwan menegaskan, supaya BBM tidak memberatkan masyarakat, maka harus dianggarkan (untuk subsidi) di APBN.

"Nah, Pak Jokowi tidak melakukan itu. Justru dia memaksa BUMN untuk menanggung subsidi itu padahal harga minyak dunia pun sudah turun waktu itu, karena itu, terpaksa keuangan Pertamina bermasalah," kata Marwan.

Menurutnya, BUMN seharusnya menikmati turunnya harga minyak dunia.

Marwan mengaku heran karena yang terjadi justru masyarakat harus membayar lebih mahal dan tidak sesuai dengan formula yang dibuat oleh pemerintah sendiri.

"Saya tidak mengada-ngada, harga minyak di era pemerintah saat itu tinggi, atau di atas 60 dolar per barel, selalu mengacu kepada formula yang diterapkan, apakah itu 3 bulan, apakah 6 bulan dan berakhir setiap bulan Februari, ada rujukannya yaitu Kepmen SDM nomor 62," kata Marwan.

Untuk itulah Marwan mengatakan, pihaknya telah mensomasi (pemerintah). Marwan mengakui dirinya sendiri yang telah mengantar surat somasi ke Istana Negara.

"Supaya harga diturunkan, bahwa konsumen dirugikan, untuk April Mei juni kita membayar Rp 17 triliun lebih mahal. Nah kenapa ini terjadi, karena untuk menolong Pertamina. Dan kita tahu Pertamina itu keuangannya berdarah-darah", tandasnya.

Populer

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Sujiwo Tejo Minta Mahfud MD Perintahkan Listyo Sigit Larang Istilah "Kadrun" Dan "Cebong"

Kamis, 21 Januari 2021 | 11:18

Peran Maruf Amin Di Pemerintahan Minim, Sinyal Indonesia Tidak Butuh Posisi Wapres

Jumat, 22 Januari 2021 | 05:11

Diperiksa Kasus Bansos Hingga Jam 10 Malam, Ini Yang Disampaikan Daning Saraswati

Selasa, 19 Januari 2021 | 23:19

Siswi Nonmuslim Wajib Berjilbab, Pimpinan DPR: Merusak Kebhinnekaan!

Senin, 25 Januari 2021 | 01:06

Korupsi Paling Brutal Di Muka Bumi, Adhie Massardi Usul Juliari Dihukum Suntik Mati

Jumat, 22 Januari 2021 | 01:18

UPDATE

Menyingkap Korupsi Bansos, Direktur Pertani: Bukan Jatah, Tapi Kita Mengajukan Sendiri

Selasa, 26 Januari 2021 | 21:47

IMF: Vaksin Covid-19 Akan Menggerakkan 5,5 Persen Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2021

Selasa, 26 Januari 2021 | 21:46

Vaksinasi Wartawan Di Bandarlampung Digelar Maret Atau April

Selasa, 26 Januari 2021 | 21:33

Pengamat: PAN Menolak Revisi UU Pemilu Takut Parlementary Threshold Naik

Selasa, 26 Januari 2021 | 21:21

DPP KNPI Minta Polisi Tegas Ke Abu Janda

Selasa, 26 Januari 2021 | 21:08

Usai Ditetapkan Tersangka, Ambroncius Nababan Langsung Diseret Ke Bareskrim

Selasa, 26 Januari 2021 | 20:48

KNPI Minta KPK Periksa Proses Penerbitan Izin Tambang Di Kalsel

Selasa, 26 Januari 2021 | 20:44

Bantah Victorius Siahaan Serahkan Barang, Jubir KPK: Hanya Diperiksa Soal Perencanaan Pengadaan Bansos

Selasa, 26 Januari 2021 | 20:35

Erick Thohir Minta Bantuan BPKP Kawal BUMN

Selasa, 26 Januari 2021 | 20:30

Perang Vaksin Anti Corona

Selasa, 26 Januari 2021 | 20:27

Selengkapnya