Berita

Diskusi soal IPO Pertamina/RMOL

Politik

Keuangan Pertamina Berdarah-darah, Marwan Batubara Desak Jokowi Anggarkan Subsidi Dari APBN

SABTU, 15 AGUSTUS 2020 | 20:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana menjual (IPO) subholdingnya ke bursa saham, mulai menuai beragam respons dari berbagai pihak.

Kebijakan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang ditolak oleh Serikat pekerja Pertamina itu mendapat sorotan dari pengamat pertambangan, Marwan batubara.

Marwan Batubara mengungkap keuangan PLN dan Pertamina yang jatuh diduga akibat politik pencitraan Joko Widodo dalam rangka pemilihan presiden (Pilpres) 2019, salah satunya melalui kebijakan agar BUMN menanggung dana subsidi.

"Jadi Jokowi itu, supaya terlihat baik di mata publik, maka dia membuat pencitraan supaya BUMN ini menanggung dana subsidi. Kalau memang mau menanggung BBM ini tidak naik ya silahkan saja, tetapi harus ada anggaran di APBN seperti di zaman Pak SBY itu berlangsung." kata Marwan Batubara saat diskusi publik dan webinar yang digelar oleh Lembaga Kajian Strategis Nusantara, Sabtu (15/8).

Membandingkan dengan era Sby, Marwan menjelaskan, di era Jokowi, pemerintah sudah tertolong dengan harga minyak dunia yang rendah, rata rata berkisar di bawah 40 dolar per barel jika dibandingkan dengan era SBY di tahun 2009-2104 yang rata rata 93 dolar per barel.

Marwan menegaskan, supaya BBM tidak memberatkan masyarakat, maka harus dianggarkan (untuk subsidi) di APBN.

"Nah, Pak Jokowi tidak melakukan itu. Justru dia memaksa BUMN untuk menanggung subsidi itu padahal harga minyak dunia pun sudah turun waktu itu, karena itu, terpaksa keuangan Pertamina bermasalah," kata Marwan.

Menurutnya, BUMN seharusnya menikmati turunnya harga minyak dunia.

Marwan mengaku heran karena yang terjadi justru masyarakat harus membayar lebih mahal dan tidak sesuai dengan formula yang dibuat oleh pemerintah sendiri.

"Saya tidak mengada-ngada, harga minyak di era pemerintah saat itu tinggi, atau di atas 60 dolar per barel, selalu mengacu kepada formula yang diterapkan, apakah itu 3 bulan, apakah 6 bulan dan berakhir setiap bulan Februari, ada rujukannya yaitu Kepmen SDM nomor 62," kata Marwan.

Untuk itulah Marwan mengatakan, pihaknya telah mensomasi (pemerintah). Marwan mengakui dirinya sendiri yang telah mengantar surat somasi ke Istana Negara.

"Supaya harga diturunkan, bahwa konsumen dirugikan, untuk April Mei juni kita membayar Rp 17 triliun lebih mahal. Nah kenapa ini terjadi, karena untuk menolong Pertamina. Dan kita tahu Pertamina itu keuangannya berdarah-darah", tandasnya.

Populer

Pembangunan Masjid di Batang Ditolak Warga, Pemkab Pastikan Tak Ada Aliran Sesat

Selasa, 06 Desember 2022 | 15:59

Jokowi Kumpulkan Relawan di GBK, Sekjen PDIP: Banyak Manipulasi

Senin, 28 November 2022 | 05:22

Jateng, UMR Paling Rendah di Tanah Air

Sabtu, 03 Desember 2022 | 02:48

Bloomberg: Proyek IKN Jokowi Berantakan

Selasa, 06 Desember 2022 | 13:14

Presiden Jokowi Seharusnya Malu Digugat Cucu Bung Hatta

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:28

Ubed: Gugatan Cucu Bung Hatta Terhadap Jokowi Beri Warna Politik Baru Saat Krisis Demokrasi

Sabtu, 03 Desember 2022 | 20:40

Copot Marullah Matalli dari Sekda DKI, Heru Budi Hartono Dinilai Layak Dimakzulkan

Minggu, 04 Desember 2022 | 20:28

UPDATE

Sentil Dubes AS, Partai Garuda: Sebagai Tamu Harus Hormat Aturan Main Indonesia

Kamis, 08 Desember 2022 | 20:03

Kirim Bantuan, Akpol 1990 Ingin Ringankan Korban Gempa Cianjur

Kamis, 08 Desember 2022 | 19:55

Bila Terbukti Memeras, Kejagung Pastikan Oknum Jaksa Kejati Jateng Dipidanakan

Kamis, 08 Desember 2022 | 19:13

Datangi KPK, Warga Batam Laporkan Dugaan Mafia Tambang di Bintan

Kamis, 08 Desember 2022 | 19:07

Prof Ali Munhanif: Kalau Populisme jadi Tren, Kita Akan Jatuh ke dalam Otoritariansime Gaya Baru

Kamis, 08 Desember 2022 | 18:58

Mendagri Klaim Lelang Kepulauan Widi untuk Tarik Investor, Ekonom: Jangan Sesatkan Rakyat!

Kamis, 08 Desember 2022 | 18:57

Apa Prioritas dan Tantangan Kepresidenan G20 India?

Kamis, 08 Desember 2022 | 18:54

3 Negara Kena Sanksi, FIFA Kantongi Setoran Lebih dari 1,6 M

Kamis, 08 Desember 2022 | 18:45

KPK Telusuri Rencana Distribusi Uang Rp 2,2 M untuk Hakim Agung Gazalba Saleh

Kamis, 08 Desember 2022 | 18:41

Survei Kepuasan Presiden Tinggi, Bamsoet: Apa Rakyat Ingin Lebih Lama Dipimpin Jokowi?

Kamis, 08 Desember 2022 | 18:25

Selengkapnya