Berita

Diskusi soal IPO Pertamina/RMOL

Politik

Keuangan Pertamina Berdarah-darah, Marwan Batubara Desak Jokowi Anggarkan Subsidi Dari APBN

SABTU, 15 AGUSTUS 2020 | 20:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana menjual (IPO) subholdingnya ke bursa saham, mulai menuai beragam respons dari berbagai pihak.

Kebijakan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang ditolak oleh Serikat pekerja Pertamina itu mendapat sorotan dari pengamat pertambangan, Marwan batubara.

Marwan Batubara mengungkap keuangan PLN dan Pertamina yang jatuh diduga akibat politik pencitraan Joko Widodo dalam rangka pemilihan presiden (Pilpres) 2019, salah satunya melalui kebijakan agar BUMN menanggung dana subsidi.

"Jadi Jokowi itu, supaya terlihat baik di mata publik, maka dia membuat pencitraan supaya BUMN ini menanggung dana subsidi. Kalau memang mau menanggung BBM ini tidak naik ya silahkan saja, tetapi harus ada anggaran di APBN seperti di zaman Pak SBY itu berlangsung." kata Marwan Batubara saat diskusi publik dan webinar yang digelar oleh Lembaga Kajian Strategis Nusantara, Sabtu (15/8).

Membandingkan dengan era Sby, Marwan menjelaskan, di era Jokowi, pemerintah sudah tertolong dengan harga minyak dunia yang rendah, rata rata berkisar di bawah 40 dolar per barel jika dibandingkan dengan era SBY di tahun 2009-2104 yang rata rata 93 dolar per barel.

Marwan menegaskan, supaya BBM tidak memberatkan masyarakat, maka harus dianggarkan (untuk subsidi) di APBN.

"Nah, Pak Jokowi tidak melakukan itu. Justru dia memaksa BUMN untuk menanggung subsidi itu padahal harga minyak dunia pun sudah turun waktu itu, karena itu, terpaksa keuangan Pertamina bermasalah," kata Marwan.

Menurutnya, BUMN seharusnya menikmati turunnya harga minyak dunia.

Marwan mengaku heran karena yang terjadi justru masyarakat harus membayar lebih mahal dan tidak sesuai dengan formula yang dibuat oleh pemerintah sendiri.

"Saya tidak mengada-ngada, harga minyak di era pemerintah saat itu tinggi, atau di atas 60 dolar per barel, selalu mengacu kepada formula yang diterapkan, apakah itu 3 bulan, apakah 6 bulan dan berakhir setiap bulan Februari, ada rujukannya yaitu Kepmen SDM nomor 62," kata Marwan.

Untuk itulah Marwan mengatakan, pihaknya telah mensomasi (pemerintah). Marwan mengakui dirinya sendiri yang telah mengantar surat somasi ke Istana Negara.

"Supaya harga diturunkan, bahwa konsumen dirugikan, untuk April Mei juni kita membayar Rp 17 triliun lebih mahal. Nah kenapa ini terjadi, karena untuk menolong Pertamina. Dan kita tahu Pertamina itu keuangannya berdarah-darah", tandasnya.

Populer

Syahganda Ditangkap, Iwan Sumule: Jika Gatot Nurmantyo Tidak Mau Tanggung Jawab, ProDEM Yang Ambil Alih

Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:57

Ini Kicauan-Kicauan Syahganda Nainggolan Sebelum Ditangkap Subuh Tadi

Selasa, 13 Oktober 2020 | 08:19

Gatot Nurmantyo: UU Cipta Kerja Tujuannya Sangat Mulia Untuk Investasi Dan Perputaran Roda Ekonomi

Kamis, 15 Oktober 2020 | 18:35

Kaget Pernyataan Said Aqil, Halim Mahfudz: Apa Yang Panjenengan Sampaikan Berbeda Dengan Draf UU Omnibus Law

Sabtu, 10 Oktober 2020 | 11:12

Prof. Romli: Ahli Hukum Yang Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Hanya Menilai Dari Satu Sisi Saja

Minggu, 11 Oktober 2020 | 16:53

Lepaskan Syahganda Dan Jumhur, Atau KAMI Jadi Macan Dewasa Yang Membahayakan Rezim

Selasa, 13 Oktober 2020 | 19:10

Pengamat: Gatot Nurmantyo Akan Turun Tangan Jika Merasa Syahganda Bagian Keluarga Besarnya

Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:27

UPDATE

Ketua JoMan: Jokowi Kerja Siang Malam, Pembantunya Sibuk Bisnis Dan Berpolitik

Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:48

Empat Media Thailand Diselidiki, Pengunjuk Rasa: Pemerintah Rampas Hak Atas Informasi

Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:43

Beri Orasi Ilmiah Untuk Wisudawan Muhammadiyah Malang, Dubes Priyo: Generasi Muda Tengah Hadapi Situasi Oksímoron

Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:43

Demo Setahun Jokowi, 10.587 Personel Diturunkan Jaga Istana Hingga Mall

Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:42

Sambut Baik Pedoman Indo-Pasifik Jerman, Menko Luhut Ajak Investor Jadikan Indonesia Hub Manufaktur

Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:34

Setop Arus Migran, Yunani Bersiap Bangun 26 Km Tembok Tambahan Di Perbatasan Turki

Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:20

Benarkan Akan Ditangkap, Ahmad Yani: Saya Tanya Apa Salahnya, Mereka Nggak Bisa Jawab

Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:17

Target Pemkot Semarang: Sebelum Pilkada Sudah Zona Hijau

Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:12

Kasus Pemenggalan Guru: Imam Prancis Chalghoumi Ingatkan Orangtua Pastikan Anak Tidak Tergelincir Paham Radikal

Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:11

PSBB Ketat Dianggap Bikin Pemulihan Ekonomi Tertahan, Gerindra DKI: Setiap Kebijakan Pasti Memiliki Dampak

Selasa, 20 Oktober 2020 | 11:57

Selengkapnya