Berita

Foto ilustrasi/Net

Politik

Komisi IX Bakal Pelototi Anggaran Rp 169,7 T Untuk Kesehatan, Didorong Buat Vaksin Sendiri

SABTU, 15 AGUSTUS 2020 | 13:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR RI menyambut baik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 169,7 triliun atau 6,2 persen dari keseluruhan R-APBN 2021.

Karena itu, Komisi IX akan mengawasi dan mengkritisi alokasi untuk penanganan pandemik Covid-19. Termasuk memastikan alokasi anggaran untuk vaksin produk dalam negeri.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati saat mengisi seial diskusi daring Polemik MNC Trijaya FM bertajuk "Menantu Vaksin Covid-19", Sabtu (15/8).


"Kemarin menarik pidato Pak Presiden di Sidang Tahunan dan juga Nota Keuangan yang disampaikan. Bahwa anggaran Kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun yakni 6,2 persen APBN ini termasuk untuk penanganan Covid-19. Dan berarti di dalamnya ada komponen untuk vaksin yang sedang diproses seperti saat ini," kata Mufidayati.

"Nah, yang ingin kita perjelas nanti di dalam rapat itu yang perlu kita kritisi oleh Komisi IX adalah bagaimana alokasi untuk vaksin Merah Putih ya," imbuhnya menegaskan.

Menurut politisi perempuan PKS ini, vaksin Covid-19 yang diproduksi dalam negeri (vaksin Merah Putih) patut didukung penuh oleh semua stakeholder khsususnya negara. Meskipun, vaksin Covid-19 Sinovac China yang saat ini sedang diuji klis pun sedianya tetap berjalan.

"Jangan sampai nanti anggaran-anggaran ini tidak clear nanti pengalokasiannya. Jangan sampai kita fokus ke salah satu vaksin, tapi vaksin yang di dalam negeri ini tetap harus disupport karena biar bagaimanapun ini adalah upaya yang sudah dilakukan," tegasnya.

"Artinya, kita sih support pasti kita dukung lah semuanya yang terbaik untuk rakyat Indonesia," demikian Mufidayati.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya