Komisi IX DPR RI menyambut baik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 169,7 triliun atau 6,2 persen dari keseluruhan R-APBN 2021.
Karena itu, Komisi IX akan mengawasi dan mengkritisi alokasi untuk penanganan pandemik Covid-19. Termasuk memastikan alokasi anggaran untuk vaksin produk dalam negeri.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati saat mengisi seial diskusi daring Polemik MNC Trijaya FM bertajuk "Menantu Vaksin Covid-19", Sabtu (15/8).
"Kemarin menarik pidato Pak Presiden di Sidang Tahunan dan juga Nota Keuangan yang disampaikan. Bahwa anggaran Kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun yakni 6,2 persen APBN ini termasuk untuk penanganan Covid-19. Dan berarti di dalamnya ada komponen untuk vaksin yang sedang diproses seperti saat ini," kata Mufidayati.
"Nah, yang ingin kita perjelas nanti di dalam rapat itu yang perlu kita kritisi oleh Komisi IX adalah bagaimana alokasi untuk vaksin Merah Putih ya," imbuhnya menegaskan.
Menurut politisi perempuan PKS ini, vaksin Covid-19 yang diproduksi dalam negeri (vaksin Merah Putih) patut didukung penuh oleh semua stakeholder khsususnya negara. Meskipun, vaksin Covid-19 Sinovac China yang saat ini sedang diuji klis pun sedianya tetap berjalan.
"Jangan sampai nanti anggaran-anggaran ini tidak clear nanti pengalokasiannya. Jangan sampai kita fokus ke salah satu vaksin, tapi vaksin yang di dalam negeri ini tetap harus disupport karena biar bagaimanapun ini adalah upaya yang sudah dilakukan," tegasnya.
"Artinya, kita sih support pasti kita dukung lah semuanya yang terbaik untuk rakyat Indonesia," demikian Mufidayati.
