Komisi IX DPR Sempat Kaget Terkait Informasi Vaksin Covid-19 Dari Luar Negeri

Komisi IX DPR RI sempat kaget dengan adanya informasi vaksin Covid-19 dari luar negeri lantaran belum dibahas secara detail di rapat Komisi IX DPR bersama stakeholder terkait.

Pasalnya, DPR bersama lembaga penelitian hingga kementerian terkait telah membahas secara detail rencana vaksin Covid-19 buatan dalam negeri dalam rapat terintegrasi terpadu Kemenkes, Kemeristek, BPOM hingga para pakar.

Begitu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati saat mengisi seial diskusi daring Polemik MNC Trijaya FM bertajuk "Menanti Vaksin Covid-19" pada Sabtu (15/8).

"Makanya kita agak kaget ketika ada vaksin lain yang dihadirkan di Indonesia tapi tidak didiskusikan dan tidak dikoordinasikan ataupun dibahas di Komisi IX," ujar Mufida.

"Karena biar bagaimanapun Komisi IX ini kan nanti akan menjadi penyeimbang, pengawas, kemudian juga dalam hal budgetting kita juga pasti akan membahas di Komisi IX juga," imbuhnya menambahkan.

Meski begitu, politisi PKS ini menyatakan tetap menyambut baik semua upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal vaksin Covid-19 untuk kesehatan dan keselamatan warga negara dari ancaman pagebluk virus yang mematikan itu.

"Pada prinsipnya kita sangat memahami ya apa yang diupayakan oleh pemerintah ingin memberikan yang terbaik kepada rakyat Indonesia. Karena memberikan perlindungan kesehatan itu adalah kewajiban negara terhadap rakyat Indonesia dan ini adalah amanat UU," tegasnya.

Menurut dia, vaksin Covid-19 dari China yang agak mengagetkan itu hanya karena pembahasannya belum menyeluruh di Komisi IX. Berbeda dengan rencana pembuatan vaksin Merah Putih yang akan diprodukai di dalam negeri.

"Ya bukan kaget enggak pernah dibahas, tapi belum dibahas secara detail, karena mungkin datengnya pada saat reses kan. Jadi mungkin untuk penganggaran dan lain-lainnya mungkin baru akan dibahas beberapa waktu kedepan nanti mungkin," tuturnya.  

"Nah mungkin nanti setelah reses ini selesai, kita akan mulai rapat dan mungkin ini akan menjadi agenda prioritas di Komisi IX untuk membahas vaksin yang memang harus kita dorong supaya ada anggaran yang dialokasikan sangat memadai," demikian Kurniasih Mufidayati.