Berita

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Turki: Normalisasi Hubungan Israel-UEA Khianati Rakyat Palestina

JUMAT, 14 AGUSTUS 2020 | 10:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Turki ikut mengutuk kesepakatan damai dan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel.

Jurubicara kepresidenan, Ibrahim Kalin pada Kamis (13/8) mengatakan, kesepakatan antara Israel dan UEA yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS) tersebut merupakan bentuk pengkhianatan kepada rakyat Palestina.

"Sejarah pasti akan mencatat kekalahan mereka yang mengkhianati rakyat Palestina dan perjuangan mereka," ujar Kalin dalam akun Twitter seperti dikutip Anadolu Agency.


Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan antara Israel dan UEA yang disebut dengan Abraham Accord. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembicaraannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Wakil Panglima Tertinggi UEA, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

Berdasarkan kesepakatan, Israel dan UEA akan menormalisasi hubungan di antara keduanya dan membangun kerja sama di segala bidang.

Israel juga telah berkomitmen untuk menunda rencana aneksasi Tepi Barat, tanpa batas waktu yang ditentukan.

Dengan adanya Abraham Accord, UEA menjadi negara Arab ketiga yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel setelah Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.

Merespons langkah UEA dan Israel, Otoritas Palestina mengutuk kesepakatan tersebut yang dianggap telah mengkhianati Yerusalem, Al Aqsa, dan perjuangan rakyat Palestina.

"Kepemimpinan Palestina dengan keras menolak dan mengutuk pernyataan mengejutkan dari AS, Israel, dan UEA tentang normalisasi hubungan," ujar jurubicara Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeina dalam pernyataan yang disiarkan televisi.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya