Berita

Politik

Ketua DPR: Keselamatan Rakyat Asas Tertinggi Dalam Penyelenggaraan Negara

JUMAT, 14 AGUSTUS 2020 | 10:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diharapkan dapat bekerja optimal dan bertindak sigap, cepat, serta terpadu dalam rangka memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemik Covid-19.

Pasalnya, melalui UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memberikan pidato Sidang Tahunan MPR, bersama DPR dan DPD, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).


"Melalui UU 2/2020, pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai dalam menjalankan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan stabilitas sistem keuangan, untuk mengatasi pandemik Covid-19 dan dampaknya," ujar Puan Maharani.

"Asas keselamatan rakyat merupakan asas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini semakin penting ketika kita dihadapkan dengan pandemik Covid-19," sambung politisi utama PDIP itu.

Meski demikian, Puan Maharani menyatakan bahwa upaya penanganan dampak pandemik Covid-19 yang dilakukan pemerintah seharusnya mendapatkan dukungan dari semua pihak.

"Di sisi lain, rakyat juga menuntut kinerja pemerintah yang optimal dalam bertindak sigap, cepat, dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat, membantu rakyat, dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia," tegasnya.

"Tatanan, kebiasaan, dan perilaku baru untuk beradaptasi dengan Covid-19 serta pulihnya perekonomian nasional menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuh dia.

Lebih lanjut, Puan Maharani berharap pemerintah dapat melaksanakan langkah dan kebijakan yang efektif untuk menghadapi pandemik Covid-19 agar kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia kembali pulih seperti sediakala.

"Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan berbagai langkah yang efektif, baik melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, melalui instrumen fiskal maupun moneter, serta mengkonsolidasikan seluruh potensi dan sumberdaya yang ada, untuk dapat segera memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya